Ono Surono Usik Anggaran Program Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Langsung Dapat Arahan dari KPK

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Wakil Ketua DPRD Jabar menyoal efisiensi anggaran.

Ono Surono mempertanyakan efisiensi anggaran yang dilakukan Dedi Mulyadi terhadap APBD 2025.

Diketahui bahwa KDM melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp 5,1 triliun.

Anggaran tersebut direalokasi untuk pembangunan infastruktur Rp 3,6 triliun, pendidikan Rp 1,3 triliun, kesehatan Rp 122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan Rp 46,1 miliar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Rp 35,5 miliar.

Dedi Mulyadi tidak mengajak anggota DPRD Jabar untuk menyusun anggaran tersebut.

Walhasil, Ono Surono pun menyoroti anggaran buatan KDM, terutama pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Kita kan pelajari itu yah program prioritas pak Prabowo, meliputi pendidikan, pendidikan itu ada inpres secara khusus tuh sekolah khusus itu. Di dalamnya ada TIK tuh, TIK tidak semuanya harus dihapus, dikembalikan ke kabupaten kota terkait kebutuhan SD, SMP-nya itu apa. Tidak bisa dipaksakan harus TIK," kata Ono di TikTok.

Selain itu KDM juga memangkas anggaran penanganan stunting.

"Penanganan stunting posyandu itu kan menjadi garga terdepan untuk menangani stunting, kita cek lagi dana operasional posyandu yang dihilangkan. Kalau totalnya cukup besar juga yah, dari Rp 20.380.000 jadi nol," katanya.

Ono Surono mengatakan pergeseran anggaran dilakukan secara sepihak oleh Dedi Mulyadi.

"Pergeseran itu sepihak oleh pak KDM, nanti dituangkan dalam perubahan. Saya lagi berpikir apa memang kabupaten kota menerima begitu saja pemotongan itu atau mereka mereka masih mau mempertahankan.," katanya.

Tak bicara secara langsung pada Ono Surono, Dedi Mulyadi justru melakukan langkah lain.

Baca juga: Sindir Ono Surono, Gerindra Pasang Badan untuk Dedi Mulyadi: PDIP Tak Ada yang Hadir Saat Musrenbang

Ia mendatangi KPK untuk berkonsultasi pada Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama.

Dedi Mulyadi menerangkan ia mengkonsultasikan terkait langkahnya dalam menggeser anggaran belanja pemerintah.

"Dari yang tidak penting ke belanja yang dianggap sebagai kepentingan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik itu menjadi prioritas kami," kata KDM.

KPK menurut Dedi memberi saran agar semua kebijakan itu keluar sebagai manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Jejak Karir Ono Surono Politisi yang Viral Tak Akur dengan Dedi Mulyadi, Ternyata Anak Petinggi PDIP

"Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu harus terkawal menjadi out put dan benefit kepentingan masyarakat sehingga kami mendapat upaya strategis untuk mensinergikan berbagai kebijkaan itu pada peningkata sumber daya manusia, kenyamanan pelayanan pemerintah dan peningkatan kualitas kesehatan warga sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan index ekonimi, index kesejahteran dan index pendidikan masyarakatnya," kata Dedi Mulyadi.

KDM menerangkan efisiensi anggaran yang dilakukan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Ada Rp 5 triliun lebih realokasi anggaran mengurangi belanja rutin pemerintah yang dianggap memboroskan, alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik," kata Dedi Mulyadi.

Ia mencontohkan menggeser anggaran TIK sebesar Rp 700 miliar menjadi untuk pembangunan ruang kelas.

"Misal di pendidikan ada belanja Rp 700 miliar untuik TIK sedangkan yang dibutuhkan ruang kelas baru. Ada belanja perjalanan dinas yang dibutuhkan jala raya bukan perjalanan dinas sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun," kata KDM.

Sementara Ujang Bachtiar menerangkan Dedi Mulyadi meminta agar KPK ikut mengawal anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Menyampaikan banyak terkait langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimilik. Di antaranya mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran," kata Ujang.

Menurutnya pengelolaan tersebut harus kembali lagi pada masyarakat.

Baca juga: Sosok Ono Surono Anak Petinggi PDIP yang Gagal Jadi Cagub Jabar, Kini Tak Akur dengan Dedi Mulyadi

"Dimana prinsipnya beliau sumber daya yang dimiliki harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik jangka pendek dan panjang. Beliau meminta pada kami untuk memastikan langkah startegis beliau tidak menyalahi aturan dan pelaksanaannya harus ada yang mengawasi," katanya.

Ujang Bachtiar bahkan mengapresiasi terkait langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi.

"Kami apresiasi dan berharap ide gagasan improvisasi dari pak Gubernur betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real terhadap masyarakat Jawa Barat," katanya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6w