Sosok
PKB Emosi Tunjuk-tunjuk KDM di DPR, Sebut Gubernur Lambe Turah, Gara-gara Tak Kirim Kormi ke NTB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali disindir mendapat sindiran pedas dari Anggota Komisi X dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali disindir mendapat sindiran pedas dari sejumlah pihak.
Kali ini Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu diultimatum oleh anggota DPR RI.
KDM disebut sebagai Gubernur lambe turah hingga dianggap memalukan.
Hal itu gara-gara Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengirimkan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jabar ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
Anggota Komisi X dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly bahkan menunjuk-nunjuk sambil menyebut nama Dedi Mulyadi.
Momen itu terjadi saat Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/5/2025).
Agenda rapat tersebut yakni pekenalan kepengurusan baru KORMI Nasional 2024-2028 dan strategi pengelolaan dan pembinaan olahraga masyarakat.
Dalam rapat itu, Andi Muawiyah Ramly menyindir Dedi Mulyadi yang tidak mengirim kotingen KORMI Jabar ke NTB.
Andi juga menyebut Dedi Mulyadi sebagai gubernur lambe turah.
"Ingin saya sampaikan dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi Mul, siapa gubernur ini, gubernur yang sangat apa, lambe turah itu," katanya dikutip dari Youtube MerdekaDotCom, Rabu.
Ia menyinggung beberapa program Dedi Mulyadi, termasuk mengirim anak nakal ke barak militer.
"Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM Rp 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan yang akan itu akan itu, masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan. Wah ini betul-betul itu luar biasa," jelasnya.
Andi juga menyebut Dedi Mulyadi sangat naif.
"Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu, sangat naif," katanya lagi.
Ia juga meminta Dedi Mulyadi untuk mengirim KORMI Jawa Barat ke NTB.
"Karenanya kita gugat forum ini. Hei Pak Dedi, silakan utus KORMI Jawa Barat ke NTB," tutupnya sambil menunjuk-nunjuk.
Pernyataan itu pun disambut antusias oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.
"Nanti kita laporkan ke Kang Dedi nih ya, mudah-mudahanlah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Dedy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan, sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini. RDPU kita ini ya," kata dia sambil tertawa.
Baca juga: Ono Surono Heran Komite Sekolah Tidak Ditindak Dedi Mulyadi, Orang Tua Ngeluh Dipungut Rp5,5 Juta
Sosok Andi Muawiyah Ramly
Berdasarkan penelusuran TribunnewsBogor.com, Andi Muawiyah Ramly adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode sejak 2019 dan dari 2013 hingga 2014.
Untuk periode kedua, ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.
Muawiyah merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa, ia duduk di Komisi X.
Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI mewakili daerah pemilihan Jawa Timur X dari 2013 hingga 2014, menggantikan Effendy Choirie yang diberhentikan partai.
Ini profil singkatnya
Riwayat Pendidikan:
- Lulus SD Negeri Watampone (1969)
- Lulus PGA Negeri Watampone (1972)
- Lulus PHIN/SPIAIN Yogyakarta (1975)
- Lulus S-1 Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga (1983)
- Lulus S-2 Pemerintahan, Universitas Krisnadwipayana (2016)
Riwayat Organisasi
- Ketua IP NU Watampone (1971–1972)
- Ketua Rayon PMII Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1976)
- Ketua Komisariat PMII IAIN Sunan Kalijaga (1978)
- Ketua PC PMII Yogyakarta (1980–2004)
- Wakil Sekretaris Jenderal PP Gerakan Pemuda Ansor (1984–1986)
- Ketua PB PMII Jakarta (1984–1988)
- Ketua PP Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (1988–sekarang)
- Sekretaris Jenderal PCNI
- Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Parepare
- Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB
- Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB (2014–2019)[3]
- Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB (2019–2024)
Karier
- Karyawan Kementerian Agama Republik Indonesia
- Tim Ahli Wakil Ketua DPR-RI (1999–2004)
- Staf Ahli Ketua DPR-RI/MPR-RI (2004–2009)
Staf Khusus Kementerian PDT (2009–2013) - Anggota PAW DPR-RI (2013–2014)[5]
- Komisaris Bulog Pusat (2014–2016)
- Komisaris PT Petrokimia Gresik (2016–2018)
- Anggota DPR-RI (2019–sekarang)
Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.