Dulu Kritik Dedi Mulyadi Soal Penutupan Tambang, Ono Surono Kini Setuju dengan KDM: Harus Evaluasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono kini setuju dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal masalah tambang

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Naufal Fauzy
Kolase @dedimulyadi71, @ono_surono
EVALUASI TAMBANG DI JABAR - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono kini setuju dengan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal permasalahan tambang setelah sebelumnya mengkritisi kebijakan Dedi Mulyadi tersebut. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono kini setuju dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal masalah tambang.

Padahal sebelumnya Ono sempat mengkritisi Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menutup tambang berizin yang bermasalah dengan tidak diberikan perpanjangan izin.

Namun setelah meninjau lokasi longsor tambang di Cirebon, Ono setuju dengan Dedi Mulyadi soal ketegasan penutupan tambang ini

"DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi," kata Ono dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu (1/6/2025).

Dia mengatakan bahwa terkait longsor yang memakan banyak korban jiwa di Cirebon ini harus dievaluasi siapa yang harus bertanggung jawab.

Menurut Ono, tidak hanya bagi tambang di Cirebon, ini juga jadi catatan besar bagi seluruh tambang di Jawa Barat.

"Dan tentunya bukan hanya di Gunung Kuda ini, ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini untuk tidak terjadi lagi bencana yang mengakibatkan korban jiwa," kata Ono.

Sebelumnya Ono sempat mengkritik Dedi Mulyadi soal penutupan tambang tepatnya di Subang.

Sedikitnya ada lima tambang yang ditutup di Subang setelah Dedi Mulyadi bertindak.

"Namun di lapangan ternyata lokasi tambang yang berizin pun dibongkar dan tidak diperpanjang lagi izinnya," kata Ono, 20 Mei 2025 lalu.

"Padahal kita tahu di Subang itu sedang banyak pembangunan. Masa harus mengambil material dari tempat yang jauh," ujar Ono mengkritisi tindakan KDM tersebut.

Terpisah, melalui unggahan pribadi Dedi Mulyadi, Minggu (1/6/2025), Dedi menjelaskan bahwa sejak dia mulai menjabat Gubernur Jabar sudah ada moratorium terkait evaluasi pertambangan di Jawa Barat.

Evaluasi ini menyasar perizinan tambang-tambang yang sudah berizin dan beroperasi.

Jika pihak tambang yang sudah berizin ini tidak memenuhi standar operasional maka tambang itu tak akan diberikan perpanjangan izin ke depannya, karena tambang berizin tidak serta merta bisa langsung ditutup begitu saja.

"Kita evaluasi melihat perizinan. Jadi izinnya habis, tidak kita perpanjang," kata Dedi Mulyadi.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved