Terungkap Alasan Muzakir Manaf Tinggalkan Bobby, Tak Kompromi Soal 4 Pulau: Ada Energi Besar di Situ

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak mau kompromi soal status empat pulau yang diputuskan jadi berada di wilayah pemerintahan Sumatera Utara (Sumut).

Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem itu mengaku punya bukti dan data kuat soal empat pulau itu.

Ia bahkan berniat akan menggugat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke PTUN.

Rupanya itu yang jadi alasan Muzakir Manaf pergi saat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution datang.

Muzakir mengatakan, empat pulau itu diperebutkan karena memiliki sumber energi yang besar.

Dirinya menolak keinginan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menawarkan pengelolaan empat pulau itu bersama-sama.

Sebab menurut dia, empat pulau itu jelas milik Provinsi Aceh.

“Empat pulau itu semuanya itu kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, data kuat,” kata Muzakir Manaf dikutip dari Youtube iNews, Jumat (13/6/2025).

Bahkan kata dia, hal itu sudah sejak zaman dahulu.

“Sejak dahulu kala itu memang punya Aceh, hak Aceh,” tegasnya.

Saat ditanya apakah akan melayangkan gugatan ke PTUN untun mempertahankan empat pulau itu, Muzakir pun mengangguk.

“Iya sangat, itu kan hak Aceh dari dulu,” kata Muzakir lagi.

Muzakir juga menyinggung soal sumber daya alam yang dimiliki oleh keempat pulau itu.

“Kenapa berebut sekarang? Karena ya memang energi lebih besar di situ,” jelasnya.

Namun ia pun kembali memastikan bawa empat pulau itu hak Aceh dari segi apapun, bukan Sumut.

“Jadi itu memang hak Aceh, jadi betul-betul dari segi apa saja, geografis, sejarah, perbatasan,” tegas Muzakir.

Ia pun menilai bahwa hak Aceh atas empat pulau itu tak perlu diperdebatkan lagi.

Sehingga dirinya pun menolak berdiskusi dengan Bobby Nasution yang ingin mengelola bersama.

“Tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi itu alasan yang kuat, bukti yang kuat,” tandasnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, empat pulau itu berada di wilayah Sumut berdasarkan letak geografisnya.

Bahkan kata dia, hal itu sudah disepakati oleh kedua wilayah tersebut. 

“Dari rapat tingkat pusat, melihat letak geografisnya itu ada di Sumut, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat Pemda, Aceh maupun Sumut,” ungkap Tito.

Tito juga mengatakan bahwa hal itu sudah diputuskan sejak tahun 2022.

“ Itu sudah diputuskan sejak 2022 oleh Kemendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. April 2025 itu hanya pengulangan,” kata Tito.

Ia pun mempersilakan jika ada pihak yang tak terima dan akan melayangkan gugatan.

“Ada pihak yang menerima dan tidak menerima. Kita terbuka evaluasi atau mungkin mau didugat ke PTUN,” kata Tito.

Tito juga mendukung jika keempat pulau itu akhirnya dikelola bersama oleh Pemprov Aceh dan Sumut.

“Misal Pak Gubernur Bobby dan Pak Gubernur Muzakir dialog akan mengelola bersama, kami akan dukung,” tandasnya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t