Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Afdhalul Ikhsan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Dugaan kecurangan dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Kota Bogor yang memanfaatkan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) mendapat tanggapan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat.
Kasi Pengawasan KCD Pendidikan Wilayah II Jabar, I Made Supriyatna menjelaskan bahwa peraturan jalur KETM tidak boleh diisi dari jalur lain jika tidak terpenuhi.
"Yang jelas kalau saya tahu nih, kalau kuota itu tidak terpenuhi maka tidak bisa bergeser. Biar lebih jelas coba saya cari tahu dari pihak sekolah yang disebut itu," katanya saat ditemui TribunnewsBogor.com di kantornya, Rabu (4/7/2018).
"KETM kuotanya sama se-Jawa barat 10 persen, tergantung dari jumlah rombongan belajarnya yang ada, misalkan rombongan belajarnya ada 10 berarti 10 persen dari jumlah siswa yang ada," imbuhnya.
• Anaknya Tak Masuk Sekolah Pilihan,Orangtua Murid Curiga PPDB di Kota Bogor Disinyalir Ada Kecurangan
Namun kata dia, jika ditemukan ada pergeseran pada situs tersebut maka kemungkinannya situs tersebut error.
"Kalau saya tahu, sistem itu bisa jadi error pada saat itu ketika terjadi kekosongan. Kemungkinan juga di sistem itu ketika tidak terisi mungkin ke geser geser dari jalur WPS (Warga Penduduk Setempat), Japres (Jalur Prestasi) yang penuh kali, pada saat dilihat ternyata itu bukan peruntukannya," paparnya.
Tak sampai disitu, Ia pun menegaskan jika sampai terjadi jual beli kursi pada jalur tersebut maka bisa berdampak pada sekolah.
"Tapi kalau bukan karena situs error, bisa kemungkinan jual beli kursi itu terjadi. Kalau sampai ini terjadi sanksinya bisa berdampak pada kepala sekolah, kepala sekolah dicopot," tegasnya.
"syukur syukur itu kesalahan situs error," harapnya.
Made pun mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pertemuan dengan Ombudsman untuk membahas dugaan tersebut.
• Orangtua Temukan Kejanggalan Pada PPDB SMA di Kota Bogor, Diduga Salah Gunakan Jalur KETM
"Kadang kadang begini, mungkin orang yang memasukkan ke sistem itu. Dengan begitu kita perlu bicara dengan Ombudsman untuk mendampingi karena mereka lembaga independen, tidak berafiliasi ke siapapun apalagi ke kita. Sehingga dia akan melaporkan berdasarkan hasil investigasinya dengan pengaduan tadi antara pengaduan dengan jawaban kami," terangnya.
Menurutnya, saat ini pihaknya belum menerima lapora dari masyarakat.
"Belum ada nih laporan, makanya kita minta ke ombudsman untuk ada pendampingan, berarti rapat tadi tujuannya biar kita terbuka, biar tidak satu pihak," tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, pihaknya masih melakukan pertemuan dengan anggota Ombudsman.