Baca tanpa iklan
Balasan yang ditulis Gibran Rakabuming untuk kritikan netizen itu pun menuai beragam reaksi.
Beberapa netizen terlihat memberikan respon terkait balasan singkat yang ditulis oleh anak Jokowi tersebut.
widy-onokie : Pakdhe sabar anak nya jg sabar
Maya03027411 : Pengendalian emosi nya sudah level dewa, beda sama kita2
anggiadamaynt : Dah gitu doang mas responnya? Wah
praptisulistia2 : belum pernah ke bioskop (jujur) tapi kalo ada yg mau ngajakin nonton iklannya pk jokowi ke bioskop, bolehlah.
• Bisa Atasi Masalah Kesehatan, Ini 13 Manfaat Jika Anda Rutin Konsumsi Air Lemon
Jawaban Pihak Istana Terkait Iklan Jokowi di Bioskop
Pihak Istana angkat bicara menanggapi beragam respons yang disampaikan netizen mengenai iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di bioskop.
Iklan itu mengenai pembangunan infrastruktur dan capaian pemerintahan Joko Widodo. Ada yang menilai bahwa iklan ini bagian dari kampanye Jokowi.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan, iklan tersebut bukan diproduksi oleh pihak Istana, melainkan kementerian.
"Itu iklan produksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan dari Istana," ujar Adita saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018) pagi.
• TERPOPULER, Lina Klarifikasi Siapa Sosok Pria Berkacamata Hingga Ungkap Kelakuan Sule di Masa Lalu
Kemenkominfo, lanjut Adita, memang bertugas menyampaikan program-program pemerintah, baik yang akan dilaksanakan, atau yang sudah dilaksanakan.
Iklan di bioskop tentang pembangunan bendungan serta irigasi yang dipersoalkan sejumlah orang itu adalah bagian dari upaya Kemenkominfo menyampaikan apa program pemerintah yang sukses dilaksanakan.
"Jadi, dari kacamata Istana, itu adalah komunikasi pembangunan yang memang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari," ujar Adita.
Oleh karena itu, ia membantah jika iklan itu dianggap sebagai kampanye Jokowi secara personal.
"Jelas bukan kampanye," ujar dia. Adita berpendapat, respons yang disampaikan netizen adalah bagian dari kebebasan berpendapat.
"Ya silakan saja berpendapat demikian, yang paling penting kan sudah ada pengawasnya dari Bawaslu," ujar Adita.
• 2.357 PNS Korupsi dan Masih Terima Gaji, Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN Teken SKB Pemecatan