Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia (Ekuin), Kwik Kian Gie, akhirnya bergabung sebagai panasihat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pada Senin (17/9/2018), Prabowo pun mengundang Kwik Kian Gie ke kediamannya, Jalan Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Seusai pertemuan itu, Kwik Kian Gie langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Jokowi.
Kwik Kian Gie menceritakan, pemikirannya di bidang ekonomi selalu ia tulis menjadi buku, dan diberikan kepada para calon presiden.
Menurut Kwiek buku tersebut pertama ia tulis pada 2004, dan diserahkan kepada Megawati yang saat itu berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
Pada 2009 ia kembali memperbaharui tulisannya, dan menyerahkanannya kepada megawati.
Namun menurut Kwik, tidak ada respons dari Megawati terkait buku tersebut.
"Tadi sudah saya katakan saya itu menulis booklet dari tahun 2004 itu orientasi saya karena ibu megawati calon presiden. tahun 2009 juga, tapi sama sekali tidak ada respons," kata Kwik saat jumpa pers.
Menurut Kwik saat itu hubungannya dengan Megawati baik-baik saja.
Ia bahkan mengira buku tersebut akan mendapatkan respons, namun ternyata sebaliknya.
"Karena sampai sekarang hubungan saya masih sangat dekat, tapi ibu Megawati kan ketua umum, dia mengasumsikan bahwa akan ada respons. Tapi sama sekali tidak. Dari sekjen tidak, dari litbang tidak. Dari siapapun tidak," katanya.
Hal yang sama juga terjadi saat ia memberikan buku yang berjudul Platform Presiden 2014 kepada Jokowi.
Kwik yang kini masih menjadi kader PDIP tersebut menceritakan telah memberikan buku tersebut langsung kepada Jokowi saat melayat meninggalnya Taufiq Kiemas langsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Hanya saja, tidak ada respons dari Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
"Jadi saya bicara dengam pak Jokowi. Saya mengatakan, bapak sekarang kan sudah jadi gubernur, sangat populer, tolong gunakan popularitas ini untuk kepentingan partai dan kepentingan negara ini, bicaranya jangan hanya urusan DKI saja tetapi urusan negara."