Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengomentari viralnya video Agum Gumelar yang mengungkapkan sidang pemecatan Prabowo Subianto dari kemiliteran.
Fahri menyebut hal itu merupakan jurus terakhir petahana untuk menyerang kubu lawan.
"Kalau saya liat nih jurus terakhir saja, udah enggak punya jurus. (Jurus) kepepet, pakai 'f', kefefet," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Fahri mengaku kasihan kepada Prabowo yang terus-menerus mendapatkan fitnah menjelang Pemilu.
Ia pun berujar permsalahan di masa lalu tak boleh dipolitisasi.
"Bahkan kalau saya menganggap Pak Prabowo enggak boleh ada dendam. Begitu dia jadi presiden dia harus umumkan rekonsiliasi. Semua beban masa lalu kita cukup jangan semua jadi permainan politik terus menerus, cukup," pungkas Fahri.
Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar memberikan keterangan soal detail penculikan 1998 yang videonya viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 9 menit itu, memperlihatkan Agum Gumelar yang memakai baju putih tampak menceritakan kisahnya yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di tahun 1998.
Lalu, Agum juga bercerita soal DKP yang turut memeriksa Letjen Prabowo Subianto di tahun 1998 yang kini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.
• Isu Korban Penculikan oleh Prabowo Mengemuka, Gerindra Minta Jokowi Mengusut: Dibuka Saja dari Dulu
• Video Prabowo Tepak Tangan Aparat Mendadak Viral, Fakta di Lokasi Diungkap Pria Berpangkat AKBP
• POPULER - Prabowo Janji Kejar Koruptor Sampai Antartika, Cucu Bung Hatta Beri Sindiran Soal Mertua
• Jenguk ke Polda Jatim, Febby Febiola Sebut Vanessa Angel Kurusan
"Anggota DKP tugasnya memeriksa kasus pelanggar HAM, berjalanlah DKP memeriksa satu bulan lebih, memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," ujar Agum Gumelar dalam video.
"Dari hasil pemeriksaan mendalam di dapat fakta, bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat."
"Saya di samping anggota DKP, Tim Mawar (berisikan Prabowo) yang melakukan itu anak buah saya semua dong, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan mereka, di luar kerjaan DKP karena dia bekas anak buah saya," tambah Agum Gumelar.
Agum Gumelar lalu mengatakan dirinya mengetahui lokasi tempat pembuangan jasad orang yang diculik tersebut.
"Di sinilah saya tahu matinya orang-orang itu, di mana di buangnya saya tahu betul," kata Agum lagi.
BPN: Tak Pengaruhi Elektabilitas
Purnawiran Agum Gumelar menceritakan soal pelanggaran HAM 1998 pada sebuah video yang viral di Facebook.
Ia bercerita mengenai pemecatan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM berat.
Video viral tersebut dibagikan oleh pengguna Ulin Ni'am Yusron pada Minggu (10/3/2019).
Pada video berdurasi sembilan menit tersebut, Agum Gumelar tengah duduk mengenakan baju putih sembari bercerita kepada audiens mengenai kejadian 1998.
• 5 Tahun Bungkam Usai Dipermalukan Vicky Prasetyo Saat Tunangan, Zaskia Gotik Bongkar Lamanya Move On
• Sebanyak 17 Tersangka Kasus Narkoba Di Bogor Diamankan, Rata-Rata Peredaran dengan Sistem Terputus
• Syahrini Mengaku 40 Hari Non Stop Puasa Tanpa Haid Jelang Nikahi Reino Barack, Ini Kata Dokter
• Putus dari Reino Barack, Luna Maya Disebut Akan Dapat yang Lebih Baik, Naomi Indigo: Mereka Dekat
Menanggapi pernyataan Agum Gumelar pada video tersebut, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf angkat bicara.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai apa yang disampaikan oleh Agum Gumelar merupakan hal wajar.
Pasalnya, Agum merupakan mantan Danjen Kopassus dan Pangdam Wirabuana.
Menurutnya, Agum Gumelar sekedar warga negara yang ingin berbagi informasi yang diketahuinya kepada masyarakat.
Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan Capres-Cawapres.
"Dalam konteks keinginan sebagai warga negara untuk berbagi informasi ya,untuk menyampaikan kepada masyarakat agar banyak aspek itu jadi seyogyanya bagi masyarakat yang akan memilih itu saya kita hal yang wajar saja dalam negara demokrasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/3/2019) kepada Tribunnews.com.
Arsul juga menegaskan, jika pernyataan Agum Gumelar tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.
Arsul mengatakan, jika Agum Gumelar bukanlah anggota TKN.
Menurutnya, pernyataan Agum Gumelar semata karena dia merupakan mantan petinggi ABRI yang menjadi konsennya.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasioanal (BPN) Prabowo-Sandi menyebut pernyataan Agum Gumelar dalam video yang viral tersebut tidak akan memengaruhi elektabilitas calonnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BPN Prabowo-Sani, Hinca Pandjaitan.
Menurutnya, pernyataan Agum Gumelar tak memengaruhi internal BPN.
"Engga (menggerus). Kami juga engga ada hubungannya sama sekali. Kami jalan terus, baik Demokratnya maupun Pak Prabowo," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/3/2019).
Sekretaris Jenderal Demokrat tersebut juga meminta berbagai pihak untuk menyelenggarakan pemilu yang fair.
"Pemilu ini pesta rakyat, pesta yang fair begitu, dan yang paling bagus tonjolkan dengan baik apa keunggulan si A, apa keunggulan si B," kata dia.
Dalam video yang beredar itu, Agum bercerita saat dia menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
Termasuk mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjabat sebagai anggota.
Agum menjelaskan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ditugaskan untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berat oleh Prabowo.
"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," kata Agum.
Agum kembali menceritakan hasil dari pemeriksaan tersebut Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat.
Agum yang juga mantan Danjen Kopassus mengaku melakukan pendekatan terhadap mantan anak buahnya yang berada di Tim Mawar yang disebut melakukan penculikan.
Melalui Tim Mawar tersebut, Agum mengatakan dirinya mengetahui bagaimana mati dan dibuangnya orang-orang tersebut.
"Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul," kata Agum.
Hasil pemeriksaan dan temuan tersebut membuat DKP memberikan rekomendasi kepada Panglima TNI.
"Dengan kesalahan terbukti, direkomendasikan agar yang bersangkutan dari dinas militer," tambah Agum.
Agum Gumelar juga sempat mempertanyakan sikap SBY yang dulu turut menandatangi putusan pemecatan Prabowo namun kini berbalik memberikan dukungan.(*)
(Tribunnews.com/Miftah)