Baca tanpa iklan
Nasib Partai Koalisi Prabowo-Sandiaga Pasca Putusan MK: PKS Beri Sinyal Solid, Demokrat Ubah Haluan?
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Nasib para partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dipertanyakan usai Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sejumlah partai dikabarkan akan merapat ke Jokowi-Maruf pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Namun, beberapa juga kabarnya akan tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Maruf.
Diberitakan sebelumnya, menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.
Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.
"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman.
Pasca putusan tersebut, Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Maruf atau sebaliknya.
"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).
• Gugatan Ditolak MK, Seperti Ini Ungkapan Kekecewaan Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara
• TKN Sebut Idealnya Prabowo-Sandiaga Ucapkan Selamat kepada Jokowi-Maruf
Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik.
Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
Menurut Andre Rosiade, Prabowo Subianto sudah mengundang para pimpinan parpol tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang ini.
Pertemuan tersebut akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi hingga membahas nasib koalisi ini ke depannya.
Lantas, bagaimana nasib para partai koalisi? Berikut uraiannya dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com dan Tribunnews.com ;
1. PKS
Dihubungi terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia sudah diundang Prabowo Subianto datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi.
"Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai kedepan," kata Sohibul Iman.
Namun, Sohibul belum mau buka-bukaan soal sikap PKS, apakah akan berada di oposisi atau bergabung ke pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Kan pembicaraannya baru nanti," kata dia.
• PAN Sebut Tak Ada Keperluan untuk Memperkuat Posisi Pemerintah di Parlemen
• Sekjen PDIP Yakin Jokowi dan Prabowo Bakal Bertemu dalam Waktu Dekat
Di samping itu,, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir.
Ia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Maruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.
Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif.
"Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulis, Jum'at, (28/6/2019).
Mardani Ali Sera mengajak, partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah.
"Saatnya kita merapihkan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Selama kita istiqomah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujarnya.
2. PAN
Adapun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan Prabowo-Sandi oleh MK.
Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui oleh Prabowo Subaianto sendiri.
"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam.
Zulkifli Hasan menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.
• Jokowi Nilai Sidang MK Berjalan Adil dan Transparan
• MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi, Prabowo Subianto Akan Konsultasi Cari Jalan Hukum Lain
3. Demokrat
Partai Demokrat membuka peluang merapat ke kubu Joko Widodo-Maruf Amin setelah gugatan sengketa pilpres yang diajukan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Maruf untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).
Menurut Amir, arah partainya kedepan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.
"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.
Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat.
Apalagi Demokrat sendiri sudah pernah sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu.
Demokrat berada di dalam pemerintahan saat 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono berkuasa.
Namun, setelah SBY pensiun dan digantikan Jokowi, partai berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan.
"Dimanapun, Demokrat selalu bisa menjalankan peranannya," kata dia.
• Tinggalkan Rumah Prabowo, Zulkifli Hasan Akan Dukung Presiden Terpilih
• Sekjen PDIP Yakin Jokowi dan Prabowo Bakal Bertemu dalam Waktu Dekat
4. Partai Berkarya
Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Utomo, mensinyalkan bahwa partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto itu tetap berada dalam lingkaran koalisi Adil Makmur, apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Saya menganut mazhab bahwa membangun oposisi yang konstruktif dan kuat ke depan adalah pekerjaan halal dan barokah," kata Priyo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).
Priyo memaklumi bahwa tak semua pihak di mana pun tak memiliki pertimbangan seperti dirinya.
"Godaan pragmatisme politik kan ada di depan kita. Semua ini tergantung bagaimana kita untuk hal ini," lanjutnya
Priyo pun menyerahkan kepada rekan-rekan di koalisi Prabowo-Sandi, apakah akan terus berada dalam lingkaran koalisi atau juatru sebaliknya.
"Kepada masing-masing partai hal tersebut juga tidak salah. Tapi siapa tahu kalau hakim MK memutuskan lain. Intinya semua bergantung pada suasana putusan di MK ya," pungkasnya.