Baca tanpa iklan
"Saya kira tuduhan itu bukan berarti tidak terjadi, kalau orang dituduh di pengadilan itu bisa terbukti bisa tidak terbukti," kata Karni Ilyas.
"Kalau ini udah terbukti dibawa aja ke pengadilan, artinya dibawa ke Mabes ke Polri atau ke KPK, jadi tersangka dia," tambah Karni Ilyas.
William Aditya tampak setuju dengan pemaparan Karni Ilyas tersebut.
Ucapan Karni Ilyas itu direspons satu kata yang kemudian William Aditya mulai memaparkan soal kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Siap," kata William Aditya.
"Jadi yang ingin saya sampaikan di sini menurut saya, titik permasalahannya itu ada di political will pak Gubernur Anies Baswedan, yang saya maksud, untuk melakukan transparasi anggaran." sambung William Aditya.
"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua, satu - satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website," lanjut William Aditya.
• William PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, Pengamat: Itu Salah
• Politisi PSI William Dilaporkan ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah
William Aditya pun menjelaskan bahwa APBD 2020 harus disahkan pada tanggal 30 November 2019.
"Itu yang diberikan deadline dari Kemendagri. Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberikan hak keuangan baik DPRD baik eksekutif juga, jadi tinggal 18 hari lagi," jelas William Aditya.
Namun, kata William Aditya, ketika waktu deadline sebentar lagi, masyarakat justru belum mengetahui penggunaan anggaran tersebut.
"Masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka. Ini adalah uang rakyat, uang yang dihasilkan dari pajak rakyat," kata William Aditya.
"Akan tetapi tidak diberikan akses untuk melihat penggunaan uang rakyat itu untuk apa," tambahnya.
Simak videonya di sini:
Diperiksa Badan Kehormatan DPRD DKI, Politisi PSI William Diingatkan Mekanisme Mengkritik Anggaran