TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sikap Presiden Jokowi yang tak membalas surat Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disoroti banyak pihak.
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyampaikan kritiknya.
Sementara itu, Rais PCNU Australia serta penulis buku Nadirsyah Hosen atau yang karib disapa Gus Nadir juga ikut berkomentar.
Ia berkelakar bahwa penyebab Jokowi tak membalas surat AHY yakni karena sang Ketum lupa menuliskan kalimat di akhir suratnya.
Dilansir dari Kompas.com Jumat (5/2/2021), Rachland Nashidik mengkritik sikap Jokowi yang seolah tak mau tanggung jawab.
"Pak Jokowi mau cuci tangan? Jika benar, seharusnya tidak boleh," kata Rachland saat dihubungi.
Ia menilai, Presiden tidak semestinya mengabaikan surat yang dikirim AHY.
Presiden, menurut Rachland Nashidik, perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.
"Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk," tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat, melainkan juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu.
• Andi Mallarangeng Singgung Pak Lurah Soal Isu Kudeta AHY, Ruhut Sedih : Kader Demokrat Kok Rada Halu
• Istana Tak Akan Jawab Surat dari AHY soal Isu Kudeta di Partai Demokrat
Menurut dia, tindakan seperti itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu.
"Karena itu, seharusnya Presiden tidak mentolerir praktek politik yang sama atau meniru yang dilakukan anak buahnya sendiri," jelas Rachland.
Lebih lanjut, Rachland Nashidik menegaskan, partainya tidak merasa dirugikan apabila Presiden Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya.
Hanya saja, ia berharap Presiden mampu dijauhkan dari sikap keraguan dan kebingungan dalam berpolitik.
"Sebaliknya, keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi. Tapi juga kehormatan Istana," imbuh Rachland.
Sementara itu, Gus Nadir mencoba mencairkan suasana soal surat tak berbalas tersebut.
Di akun Twitternya, @na_dirs, ia pun membeberkan alasan kenapa Jokowi tidak membalas surat dari AHY.
"Kenapa Pak Presiden tidak membalas surat dari AHY?
Karena diakhir suratnya AHY lupa menulis: 4x4=16 sempat tidak sempat surat harap dibalas (emoji senyum)
Met Jumatan semuanya. Yakinlah semua doa dan pinta kita akan dijawab Allah Swt," tulisnya.
Tentu saja Tweet itu hanya sekedar canaan untuk mencairkan suasana.
• Moeldoko Bawa-bawa Luhut di Isu Kudeta AHY, Rocky Gerung Wanti-wanti : Banyak Alibi Nanti Kejebak
• Sebut AHY Jangan Baperan, Ini Respon Moeldoko soal Surat ke Jokowi: Emang Presiden Kurang Kerjaan?
Tweet itu juga ramai dikomentai netizen lainnya yang ikut menambahkan.
"sama tidak ditulis di pojokan bahwa
NB : dari yang menyayangimu," tulis akun @vivaldigi.
"Pilih amplop yang wangi...ada gambar lope lopenya," tulis @HDS_mazgie.
Jawaban Istana
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.
Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.
• AHY Kirim Surat ke Jokowi, Moeldoko : Orang Ngopi-ngopi Kok Masa Lapor Presiden
• Minta AHY Tidak Khawatir, Moeldoko : Saya Siapa Sih ? Kenapa Mesti Takut
Sebelumya, AHY mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).
Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.
AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.
Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.
Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.
Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.(*)
(TribunnewsBogor.com/Kompas.com)