Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSOGOR.COM - Pemerintah menambah jumlah penerima BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 3 juta orang di tahun ini.
Rencananya, pengajuan BLT UMKM tahap kedua akan dibuka hingga 28 Juni 2021 mendatang.
Namun nyatanya, anggaran untuk penerima baru ini belum dicairkan Kementerian Keuangan.
Dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas TV Selasa (8/6/2021), Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya menjelaskan, total penerima BLT UMKM tahun ini sebanyak 12,8 juta orang.
Jumlah itu terdiri dari 9,8 juta penerima yang sudah mendapat BLT UMKM sejak 2020, ditambah lagi 3 juta penerima baru di 2021.
Para penerima itu masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp1,2 juta, sehingga total anggaran yang diperlukan yakni sebanyak Rp15,36 triliun.
"Jadi tahap kedua ini yang kita rencanakan itu 3 juta (penerima). Namun ini masih menunggu kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan," kata Eddy.
Eddy juga mengatakan, dana BLT UMKM tahun ini dipotong 50 persen oleh pemerintah.
Yaitu dari Rp2,4 juta menjadi Rp1,2 juta. Lantaran anggaran pemerintah terbatas dan agar jumlah penerima manfaat bisa lebih banyak.
"Sampai sebelum Lebaran kita sudah menyalurkan sebanyak 9,8 juta penerima, maksud kami menyalurkan BPUM untuk 9,8 juta penerima yang ada pada tahun 2021," tutur Eddy.
Baca juga: Cara Mencairkan BLT UMKM Tahap Kedua, Cek Daftar Penerima di eform.bri.co.id/bpum dan banpresbpum.id
Baca juga: Cara Cek Penerima BLT UMKM Rp1,2 Juta Secara Online, Buka Laman Resmi BRI dan BNI
"Karena kita sudah selesai 9,8 juta, diharapkan 3 juta ini akan kita lanjutkan sebagai tahap kedua," imbuhnya.
Sebelumnya, Menkop UKM Teten Masduki menyatakan, jumlah penerima BLT UMKM sebenarnya masih jauh dari target Kemenkop UKM.
Lantaran masih ada belasan juta UMKM lagi yang belum mendapat bantuan.
"Sebenarnya 12,8 juta itu jauh dari cukup. Karena sebenarnya yang mengajukan ke kami lebih besar. Karena itu kami memohon bantuan untuk juga meminta Kemenkeu untuk mengagendakan untuk 12 juta lagi berikutnya," kata Teten saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (01/04/2021).
Selain anggaran yang dipotong, pemerintah juga mengurangi lembaga pengusul.