Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kepemimpinan Ade Yasin sebagai Bupati Bogor optimis mengandalkan program unggulannya yang disebut Pancakarsa.
Pancakarsa ini adalah lima tekad atau cita-cita Bupati dan Wakil Bupati untuk mencerdaskan, mensehatkan, memajukan, membangun dan membuat Bogor lebih berkeadaban.
Hal ini dibahas dalam diskusi berjudul 'Menakar Tiga Tahun Pancakarsa' di Cafe Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (22/12/2021).
Diskusi ini diikuti peserta Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar, Kepala Bappedalitbang Suryanto Putra, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman dan Akademisi Sofyan Sjaf.
Meski dihantam pandemi Covid-19, Kabupaten Bogor berhasil bangkit kembali di Tahun 021.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi misalnya, di 2019 berada di angka 5,85 persen namun di 2020 karena pandemi menjadi minus -1,77 persen.
Perbaikan ekonomi Kabupaten Bogor 2021 mulai terlihat dari pertumbuhan ekonomi positif 3,48 persen atau terjadi kenaikan 5,25 persen dari -1,77 persen.
Kemudian pengangguran terbuka karena pandemi di tahun 2020 sempat naik jadi 14,29 persen, namun di 2021 perlahan membaik menjadi 12,22 persen.
Selain itu, Pancakarsa ini juga dinilai telah mampu menghapus desa tertinggal di Kabupaten Bogor
"Salah satu indikator keberhasilan Pancakarsa, mulai tahun ini tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor," kata Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra.
Menurutnya, Ade Yasin mampu menaikkan status 41 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju sejak awal menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2019 hingga akhir 2020.
Selain itu Tim perumus Pancakarsa juga melakukan kajian salah satunya mengenai infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Hasilnya, ada 38 persen jalan dengan kualitasnya kurang namun karena jalan tersebut berada di pelosok sehingga tidak bisa dianggarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah.
"Lalu terlahir Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mengatasi infrastruktur yang bukan kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten," kata tambah Anggota Tim Percepatan Pembangunan, Saepudin Muhtar alias Gus Udin.