Baca tanpa iklan
Masukan IPB University ini kemudian diharapkan menjadi penguat dalam skema investasi cipta kerja yang akan direvisi.
Beberapa catatan penting dalam diskusi ini adalah skema investasi untuk kelompok UMKM, kemudian terbit tanpa harus mengurus perizinan dari KKP.
Akibatnya banyak izin dari kelompok UMKM yang dimanfaatkan oleh pelakuk usaha, untuk membuat skema usaha-usaha skala kecil, tetapi kuantitasnya banyak.
Oleh karena itu, persentase ruang yang dapat diinvestasi harus dapat ditetapkan sehingga daerah juga dapat mengetahui ini dalam skema tata ruangnya.
Prof Dietrich di akhir paparannya menyampaikan, bahwa pulau-pulau kecil merupakan pulau dengan luas di bawah 100 kilometer persegi.
Dengan demikian, perhatian terhadap pulau-pulau ini harus diperkuat seperti upaya untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan ekosistem.
Dosen IPB University itu melanjutkan, pulau-pulau kecil ini umumnya pulau datar dan secara lanskap berbeda.
Sehingga pulau yang terkategori sebagai kelompok premium itu secara mekanisme menjadi lebih tajam untuk diatur dalam Permen ini.
“Tidak masalah kalau kita membuat peraturan ini lebih detail dan tajam skemanya, sehingga investasinya berkelanjutan dan pulau menjadi berkelanjutan di masa mendatang. Jadi pulau-pulau yang akan diberikan izin harus ada gambaran yang baik,” pungkasnya