TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Jumlah calon siswa SMP Negeri Kota Bogor jalur zonasi yang akan didiskualifikasi kini bertambah banyak.

Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya mengungkap ada 155 calon siswa SMP Negeri Kota Bogor jalur zonasi yang tidak sesuai.

Sementara kini Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengungkap, jumlah calon siswa SMP Negeri di Kota Bogor jalur zonasi yang akan didiskualifikasi bertambah menjadi 297 orang.

"Jadi per kemarin, tim verifikasi PPDB Pemerintah Kota Bogor menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, ada 297 calon siswa yang kemungkinan akan kita disfikualifikasi dari keikutsertaanya dalam PPDB Online jalur zonasi," kata Dedie Rachim Selasa (11/7/2023).

Dedie menyebut, 297 calon siswa tersebut diduga memanipulasi perpindahan domisili hingga memalsukan dokumen.

"Ini menyangkut dengan adanya permasalahan di administrasi terutama pada proses perpindahan (alamat) yang tidak propert ya, juga ada beberapa yang masum dalam (kategori) pemalsuan dokumen, tapi ini masih akan kita dalami yang soal pemalsuan dokumen," kata Dedie Rachim.

Ia mengatakan saat ini Pemerintah Kota Bogor masih terus melakukan evaluasi.

"Jadi kita masih akan melakukan evaluasi, mungkin siang atau sore ini. Kalau akhir dari keseluruhan pemetaan memang belum selesai. Jadi itu yang masih kita dalami, jadi siang atau sore hari ini, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang konprehensif yang bisa kita bawa sebagai usulan kepada pak Wali Kota (Wali Kota Bogor Bima Arya) untuk diambil keputusan finalnya," tambahnya.

Dedie Rachim meminta, calon siswa di luar zonasi untuk tidak memaksakan diri dan melakukan pelanggaran demi masuk sekolah favorit.

"Kemudian ke depan memang beberapa sekolah yang lokasinya itu di luar pemukiman, seperti titik yang kemarin disidak oleh Pak Wali Kota dan juga dianggap sebagai sekolah favorit, perlu dilakukan sedikit treatmen atau sedikit semacam pengambilan kebijakan yang sifatnya diakresi agar pemenuhan jumlah siswa di sekolah tersebut bisa terpenuhi," kata Dedie.

"Misalnya kalau untuk sekolah di luar pemukiman bisa dialokasikan jumlah untuk misalnya jalur prestasi, (jalur) afirmasi, bina lingkungan dan tentunya zonasi itu jadi kategori keempat. Itu yang sedang kami coba untuk carikan solusinya dalam waktu yang tidak lama," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkap temuan 913 calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi terindikasi memiliki data kependudukan bermasalah. Dari ratusan pendaftar bermasalah itu, ditemukan 155 calon siswa SMP diduga menggunakan data kependudukan palsu.

"Dilaporkan bahwa ada 913 pendaftar (calon siswa SMP) yang memiliki indikasi bermasalah, dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763, jadi masih ada sekitar 150 lagi yang masih on progress," kata Bima Arya saat menggelar jumpa pers di Balai kota Bogor, Minggu (9/7/2023).

"Dari angka itu sejauh ini, 414 (pendaftar SMP jalur zonasi) sesuai dan 155 tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi (sesuai alamat)," sambungnya.

Bima mengatakan, 913 calon siswa SMP bermasalah itu ditemukan tim khusus yang dibentuk pada Jumat lalu. Tim khusus melibatkan Inspektorat, Disdukcapil, Disdik dan para Camat di Kota Bogor. Mereka bertugas melakukan verifikasi data kependudukan calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi.

"Ini tentu masih akan kita lanjutkan sampai hari terakhir, karena pengumuman kelulusan masuk SMP kita undur sampai Selasa. Jadi masih ada dua hari ke depan untuk melanjutkan ini," kata Bima.