Selain anggaran wilayah, pembahasan KUA PPAS 2024 antara Komisi 1 dan Pemerintah Kota Bogor juga membahas tentang ketersediaan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menyoroti perihal turunnya anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bagian Hukum pada Setda Kota Bogor, pagu anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya Rp100 juta.

“Ini menjadi sesuatu yang tentu kami atensi ya, mengingat program bantuan hukum untuk masyarakat miskin kan baru saja digalakkan lagi, masa anggarannya malah turun. Kami akan memperjuangkan agar anggaran ini bisa kembali ke angka normal atau bahkan naik,” jelas Endah.

Tak hanya itu, Endah juga memastikan untuk meningkatkan anggaran di Bagian Hukum untuk penyelesaian Perwali yang masih mangkrak.

Sebab berdasarkan rapat terakhir antara DPRD Kota Bogor dengan Pemkot Bogor, masih ada ratusan Perwali yang belum diterbitkan dan hal tersebut butuh dorongan anggaran untuk penyelesaiannya.

“Kami harap di 2024 nanti tidak ada lagi tuh PR perwali yang belum terbit. Karena kami ingin Perda yang sudah ada bisa dijalankan beserta dengan turunan hukumnya berupa Perwali,” pungkasnya.