Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mau tidak mau harus menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 50 miliar untuk mengelola program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan.

Anggaran 50 Miliar ini harus ada sebab pemerintah pusat melaui Kemenhub berencana menarik subsidi BTS di Kota Bogor pada tahun ini.

“2021-2024 itu menggunakan APBN. Tapi, direncanakan atau dimohonkan oleh Kemenhub di tahun 2025 itu bisa dibiayai oleh APBD. Formasi ini sedang kita siapkan. Termasuk juga bagaimana kemampuan keungan daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (4/7/2024).

Marse melanjukan, anggaran 50 Miliar ini dialokasikan penggunaanya selama satu tahun untuk mengurus empat koridor dan 49 armada Biskita.

Jika melihat penggunaannya 50 Miliar ini digunakan untuk beberapa layanan utamanya biaya operasional kendaraan (BOK).

“Layannya sama seperti APBN. Jadi sistemnya bukan bayar gaji sopir berapa, kemudian armadanya berapa. Tapi, semuanya itu sudah ada di BOK. BOK dihitungnya perkilometer yakni 12.500. Nah di dalam BOK itu ada penggajian sopir, lalu BBM, dan layanan lainnya,” jelas Marse.

Angka Rp 50 Miliar pun disinyalir terasa berat bagi Pemkot Bogor.

Untuk mengakalinya, salah satu yang akan dinaikan yakni biaya tarif.

“Tapi kita lihat karena kebutuhan atau kemampuan anggaran di daerahnya. Bisa saja tarif nambah atau turun. Kalau kemampuan keuangan kita bagus kemungkinan bisa turun. Kalau kemampuan keuangan tidak sanggup tarif naik,” ujarnya.

Sejauh ini, tarif Biskita ini berkisar di angka 2 ribu untuk kalangan pelajar dan empat ribu rupiah untuk kalangan umum.

“Saat ini masih disupport APBN kita sudah bertarif dan Kota Bogor terbaik dari kota-kota lain untuk program BTS ini,” tambahnya.

Pemkot Bogor pun berupaya, layanan yang diserahkan oleh pusat ini tidak langsung sekaligus.

“Bisa saja seperti di daerah lain dulu. Banjarmasin tahun ini dipindahkan ke APBD. Lalu di Jabar sendiri kan sudah sejak tahun lalu. Tapi, hanya dua koridor yang dibiayai melalui APBD,” tandasnya.