Ditambah dengan adanya kepastian dari pusat soal keberlanjutan BTS.

"Kami tak ingin terjadi dualisme anggaran yang berujung pada masalah hukum," katanya.

Marse juga mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar hanya bisa mengoperasikan dua koridor Biskita selama setengah tahun. Sebab, untuk kebutuhan selama setahun dibutuhkan dana sebesar Rp29 miliar.

Untuk PTP nantinya akan didorong agar menjadi bus management company (BMC) sebagai pengatur pelaksanaan Biskita.

"Tentu saja akan dibantu dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) agar sehat," katanya.