TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kepala SMAN 6 Depok ternyata belum benar-benar dicopot seperti instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kepsek bernama Siti Faizah itu masih hadir di lingkungan SMAN 6 Depok usai dicopot karena tetap mengizinkan siswa berangkat study tour ke Bali.

Keputusan ini langsung diteken Dedi Mulyadi di hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025).

Namun ternyata fakta di lapangan menunjukkan kepsek tersebut masih aktif bekerja di SMAN 6 Depok.

Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan membenarkan bahwa Siti Faizah masih hadir di lingkungan sekolah pada hari Jumat (21/2/2025).

"Masih masuk, kalau saya tidak salah tadi pagi masih ada (kepala sekolah)," kata Syahri dikutip dari Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Menurut Syahri, meskipun sudah dicopot dari jabatannya, status Siti Faizah sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih melekat.

Sehingga, kepsek SMAN 6 Depok masih wajib untuk hadir ke sekolah.

"Beliau tidak akan berhenti hadir karena bukan dipecat, tetapi hanya dicopot dari jabatannya," kata Syahri.

Sehingga menurut Syahri, kepsek tetap memiliki kewajiban untuk bertugas meski dicopot dari jabatannya.

Ia juga menegaskan bahwa status kepala sekolah masih dalam tahap verifikasi dan klarifikasi.

Pencopotan kepsek, kata dia, harus melalui mekanisme yang jelas.

Sehingga menurut Syahri, penonaktifan kepala sekolah disebut tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat atau Inspektorat.

"Kan Pak Gubernur juga tidak akan langsung serta-merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu," ungkapnya.

Sementara itu, menurut Dedi Mulyadi, pencopotan kepsek SMAN 6 Depok tidak membuat sang ASN berhenti melakukan kewajibannya.

Menurut Demul, kepsek yang sudah dicopot dari jabatannya harus kembali mengajar.

"Kemudian kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa," kata Demul.

Dedi Mulyadi menegaskan, hal itu tidak menjadi masalah dan merupakan hal yang biasa.

"Itu juga sama rektor bisa jadi guru biasa, politisi mantan Ketua DPRD bisa jadi anggota biasa," tandasnya.

Demul juga menyadari bahwa larangan study tour yang ia buat pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat.

"Saya gak ada masalah dicaci maki, dibilang apapun gak ada masalah. Karena saya ini orangtua, tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk kebaikan semua," kata dia.

Menurut Demul, para siwa yang orangtuanya kaya mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga.

"Tapi bagi mereka yang hidupnya pas-pasan, buat makan saja susah, itu harus menimbulkan beban utang," tandasnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh kemarahan itu akan jadi kebahagiaan ketika para siswa sudah dewasa, dan sudah bisa merasakan makna dari sikap orangtua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya.

Demul menegaskan, ada 111 SMA dan 22 SMK yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Pj Gubernur.

"Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan UPTD, inspektorat, untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen," tandasnya.

Alasan tetap berangkat

Humas SMAN 6 Depok, Syahri, mengaku salah dalam menyimpulkan imbauan Dedi Mulyadi terkait study tour.

Menurut Syahri, imbauan yang disampaikan Dedi Mulyadi agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour itu tidak menyiratkan adanya tuntutan harus dipatuhi.

"Kami menginterpretasikan kata-kata imbauan adalah sebagai bukan larangan," jelasnya.

Sehingga dalam rapat darurat yang digelar pada Minggu (16/2/2025), sehari sebelum study tour dilaksanakan, mereka memutuskan bahwa 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat.

Sebab menurut dia, pembayaran travel yang sudah lunas hanya akan dikembalikan sebesar 25 persen jika study tour dibatalkan satu hari sebelum pelaksanaan.

Karena nominal pengembalian uang pembayaran travel itu dinilai terlalu kecil, sehingga pihak SMAN 6 Depok tetap melanjutkan study tour.

"Berpotensi menjadi polemik. Pasti orangtua murid yang sudah bayar 'kok kita nggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini', jadi itulah pertimbangannya," jelas dia.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t