TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara terkait banjir yang terjadi di wilayah perbatasan Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Banjir yang terjadi ini rupanya sudah akan dilakukan penanganan dibantu pemerintah pusat sebelumnya.

Namun proyek penanganan banjir ini masih belum juga tuntas dilakukan.

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab penanganan banjir ini mandek, salah satunya adalah permasalah dana.

Hal ini diungkap oleh Dedi Mulyadi ketika berbincang singkat dengan pejabat Dinas SDA Jabar dalam unggahan Youtube KDM Channel pada Rabu (5/3/2025

Penanganan banjir tersebut diketahui berupa pelebaran sungai.

Karena di Bekasi ini ada Kali Bekasi yang menyambung dengan Sungai Cileungsi di wilayah Bogor.

Di sana di jelaskan bahwa untuk pengadaan membutuhkan dana Rp 5 Triliun.

"Sungainya diperlebar, kemudian itu kebutuhannya diperlebar sungai Rp 5 Triliun," ucap Dedi Mulyadi.

Namun itu rupanya hanya anggaran pengadaan.

Disebutkan bahwa pihak pusat meminta pihak Pemda di sekitar banjir itu untuk menyediakan lahan yang juga memakan dana Rp 5 Triliun.

Merespons hal ini, Dedi Mulyadi langsung memasang wajah agak menunduk sambil berpikir mengenai hal itu.

"Rp 5 Triliun pelebarannya ?, pengadaan beda lagi ?, berarti Rp 10 Triliun, Rp 10 Triliun untuk menangani banjir yang ada di situ," ucap Dedi Mulyadi.

Kemudian Dedi Mulyadi menyinggung solusi yang mungkin bisa diambil untuk permasalahan itu.

Yaitu menanggung anggaran penanganan banjir itu secara bersama-sama.

"Kalau rereongan bisa gak ?, artinya rereongan Pemda Bekasi, Pemkot Bekasi," kata Dedi.

"Kalau rereongan kan bisa, fisiknya oleh pusat, pembebasannya rereongan aja, Pemda Bekasi, Pemkot Bekasi, Pemprov Jabar," imbuhnya.

Terkait pembebasan lahan ini, kata Dedi, tidak perlu diselesaikan langsung selama setahun.

Karena hal itu juga bisa dilakukan secara bertahap.

Untuk membahas hal ini lebih lanjut, Dedi Mulyadi langsung memerintahkan untuk menggelar rapat terkait hal ini di Kota Bekasi.

"Udah aja kita pertemuan, Jumat abis Jumatan, di Pemkot Bekasi aja. Bapak bikin undangannya, nanti koordinasikan dengan Pemkor Bekasi," kata Dedi.

"Berarti harus diundang juga Kementrian PU-nya, kita undang BBWS, kementrian PU-nya langsung, menterinya aja kita undang, gubernur boleh undang menteri kan, boleh kan, kita bahas itu," imbuh Demul.

Termasuk Pemkab Bogor juga bakal diundang dalam pertemuan rapat tersebut.

Karena dalam banjir di Bekasi ini, wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan juga terkena dampak yang sama.

"Kalau kita tidak selesaikan eksekusi sekarang, buat rencana sekarang, orang Indonesia mah nanti begitu banjirnya gak ada, lupa. Nanti ribut lagi kalau ada bencana lagi, kan sesuatu dianggap bermanfaat ketika ada masalah," ungkap Dedi.

Baca berita Tribunnews Bogor lainnya di Google News

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t