Alasan Mahfud MD Tak Jawab Saat Ditawari Jenderal untuk Masuk Kabinet Presiden Prabowo : Tidak Etis

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mahfud MD mengungkap alasan tak mau masuk Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menolak ketika ditawari menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

Padahal sebenarnya Mahfud sudah ditawari oleh seorang jenderal senior.

Posisi Menko Polkam memang sempat kosong ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pada 8 September 2025.

Hari itu Presiden merombak lima menteri :

Menko Polkam Budi Gunawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri P2MI

Menteri Koperasi 

lihat foto

Menteri Pemuda dan Olahraga.

Presiden Prabowo Subianto hanya melantik Menkeu, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi.

Sedangkan posisi Menpora dan Menko Polkam sementara kosong pada saat itu.

Rupanya sebelum reshuffle, Mahfud MD sudah dihubungi untuk mengisi posisi tersebut.

"Yang tahu hanya saya bersama jenderal yang menghubungi saya, sangat senior," kata Mahfud dikutip dari chanel Youtubenya.

Baca juga: Beri 2 Jempol Untuk Reshuffle, Mahfud MD Sayangkan Gaya Koboi Menkeu Purbaya Sadewa: Keliru Itu

Ia bercerita tawaran tersebut sudah datang dari tanggal 7 September 2025.

"Jadi betul tanggal 7 September malam saya ditelepon, 'pak Mahfud dimana ?', 'Saya di Jogja', 'Ke sini ada perlu'. 'Saya di Jogja pak saya besok kuliah dulu'. 'Terus kapan pulang ?', 'Saya besok lusa pulangnya'," cerita Mahfud MD.

Pada tanggal 8 September 2025, Mahfud MD masih tetap berada di Yogyakarta.

Barulah di tanggal 9 September 2025 dia bertemu dengan jenderal yang dimaksud.

"Dia bilang beini, 'Pak Mahfud ini Menko perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri dan diskusi kami kecenderungannya ke pak Mahfud'," katanya.

Baca juga: Jawaban Mahfud MD Ditanya Kemungkinan Ditunjuk Prabowo Jadi Menko Polkam, Ogah Disebut Tak Tahu Diri

Namun begitu Mahfud MD tak memberi jawaban atas tawaran tersebut.

Ia kukuh pada prinsip etik pasca Pilpres 2024 lalu.

Mahfud berkukuh bahwa orang-orang yang masuk Pemerintah adalah mereka yang sudah bersusahpayah memenangkan Prabowo Subianto.

"Saya dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya jabatan di pemerintahan ini harus diduduki mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak," katanya.

Diketahui bahwa Mahfud MD menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

"Etika nya itu yang menang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin 'saya ingin masuk ke situ', tidak etis," katanya.

Terkecuali katanya, jika memang ada semua orang Prabowo Subianto tidak ada satu pun yang mampu mengemban jabatan sebagai Menko Polkam.

"Kecuali, saya bilang nanti ada pembicaraan apa, kalau nanti di sana tidak ada sama sekali baru ke saya. Tapi kan banyak yang lebih hebat dari saya, banyak yang sudah berjuang," katanya.

Atas tawaran tersebut, Mahfud MD memang tidak memberi jawaban menolak atau menerima.

"Nanti aja lah kita pikirkan (jawaban Mahfud). Ngambang, saya gak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak 'sombong banget nih orang', tapi kalau mau 'ndak tahu diri juga nih orang'," kata Mahfud MD.

Sampai kemudian Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada Rabu (17/9/2025).

Sosok Mahfud MD

Mahfud MD adalah seorang pakar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Keahlian akademis dan intelektualnya di bidang hukum dan politik membawanya menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.

Pada 18 Oktober 2023, ia secara resmi diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia 2024.

Baca juga: Geleng Kepala Soal Gaya Koboi Menkeu Purbaya Sadewa, Mahfud MD: Kompetensi Saja Tidak Cukup

Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua merangkap hakim pada Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013. 

Sebelumnya ia merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. 

Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. 

Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. 

Semasa muda ia juga aktif sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t