4 Fakta Polemik Truk Tambang di Parungpanjang Bogor, Kegeraman KDM hingga Aksi Protes Sopir Truk

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Aksi protes para sopir truk tambang asal Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor terkait penutupan tambang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata memiliki awal mula sejarah yang panjang.

Polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun bahkan gagal diatasi oleh pemerintahan Gubernur Jabar sebelumnya.

Para warga di Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg seperti terbelah.

Ada yang bersuara membela dari sisi pekerja truk tambang, ada pula yang membela dari sisi keselamatan warga karena banyaknya korban kecelakaan serta jalan rusak akibat truk tambang.

Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menyebut hal ini ketika kebijakannya diprotes para sopir truk tambang.

"Anda juga harus paham dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas struk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat," kata Dedi Mulyadi merespons protes para sopir truk tambang Bogor, Senin (29/9/2025).

Hal ini menjadi rumit karena ada dua sisi yang tidak bisa diabaikan, yaitu sisi ekonomi dan sisi soal kenyamanan aktivitas warga.

Tidak hanya truk tambang yang demo, masyarakat dan mahasiswa juga sempat demo menyampaikan tuntutan masing-masing.

Pekerja yang mengandalkan sektor tambang asal Rumpin, Rudi, mengakui bahwa memang ada keluhan dari masyarakat meski dia mencari nafkah dengan truk tambang.

"Awalnya keluhannya dari masyarakat-masyarakat juga," kata Rudi saat ditemui TribunnewsBogor.com di Rumpin, Selasa (30/9/2025).

Berikut adalah sederet fakta terkait polemik truk tambang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor:

1. Wacana Jalur Tambang

Pada 25 September 2018 silam, Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil, sempat mendatangi dan berkeliling Parungpanjang Bogor untuk mencari solusi permasalahan ini.

Dia kemudian memanggil 47 pengusaha tambang wilayah Parungpanjang dan sekitarnya ke Bandung untuk mencari solusi.

Lalu muncul wacana soal pembangunan Jalur Tambang yaitu jalan khusus truk tambang, namun sampai jabatan Gubernur Jabar berganti dan hingga tahun 2025 ini wacana tersebut belum jelas.

Bahkan Gubernur Jabar saat ini, Dedi Mulyadi juga masih belum memastikan soal wacana tersebut.

KDM mengaku akan bertanya kepada para pihak perusahaan tambang di Bogor tersebut.

“Nanti saya tanya ke penambangnya. Mau bangun khusus jalur tambang atau tidak?. Karena kenapa?, kalau membangun jalur khusus tambang dengan dan APBN Rp 1,2 triliun pendapatan dari tambang berapa?, kan harus dihitung seperti itu dulu,” kata KDM di Kota Bogor, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Protes Penutupan Tambang ke KDM, Ternyata Segini Penghasilan Sopir Truk di Bogor, Ikut Kena Getah

2. Pembatasan Jam Operasional

Karena polemik truk tambang ini tak kunjung usai, Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan pembatasan jam operasional yang diuji coba sejak tahun 2019.

Pembatasan ini diharapkan menjawab keluhan masyarakat soal kenyamanan beraktivitas sehari-hari ketika menggunakan jalan umum imbas banyaknya kecelakaan, macet, dan jalan rusak karena truk tambang.

Setelah proses uji dan perumusan yang panjang, aturan ini dibuat pada tahun 2021, tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor nomor 120 tahun 2021 mengenai jam operasional truk tambang.

Isi aturannya, kendaraan tambang dibatasi hanya boleh beroperasi jam 20.00 WIB sampai jam 05.00 WIB pagi.

Terpantau sampai Selasa (30/9/2025) palang pembatas untuk jam operasional ini masih terpasang di jalanan umum yang biasa dilintasi truk tambang.

Lalu pada tahun 2022, muncul kabar dari pihak Kecamatan Parungpanjang soal kabar wacana pembangunan Jalur Tambang.

Dikabarkan bahwa rencana pembangunan jalur tambang ini sudah masuk tahap tracking, feasibility study (FS) dan detail engineering desain (DED).

Perusahaan jasa kontruksi dikabarkan bahkan sudah ditunjuk, namun hingga kini masih belum jelas.

3. Jalan masih basah dilindas truk tambang

Kejadian perbaikan jalan umum yang terganggu oleh aktivitas truk tambang diduga pemicu Gubernur Dedi Mulyadi memilih menyetop aktivitas tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Kemudian kebijakan KDM itu berbuntut aksi demo dari para sopir truk tambang Parungpanjang, Cigudeg dan Rumpin pada Senin (29/9/2025).

Hal ini disinggung KDM ketika menjawab aksi protes sopir truk tambang tersebut melalui akun media sosialnya.

"Saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum, pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh Miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan," kata KDM.

"Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik," ungkapnya.

KDM mengajak semua pihak duduk bersama merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas dan memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan.

4. Sopir truk protes

Para sopir truk tambang di Kabupaten Bogor kini dilanda kebingungan usai perusahaan truk tambang ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini sempat mendapat reaksi demontrasi dari para sopir truk yang tergabung dari wilayah Kecamatan Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg.

Namun kini para sopir truk tambang masih belum beraktivitas normal karena kebijakan tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Putat Nutug, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Selasa (30/9/2025), truk-truk tambang roda enam di Rumpin banyak yang tidak beroperasi.

Truk-truk ini terparkir di area tempat pengangkutan material batu hasil tambang tanpa aktivitas apapun.

Biasanya, tempat berkumpulnya gundukan material batu hasil tambang ini ramai dengan aktivitas.

Seperti truk-truk yang hilir mudik dan juga aktivitas pekerja kuli angkut material batu ke truk menggunakan skop, hingga kuli pemecah batu.

Namun kini, tempat ini sepi tanpa aktivitas, kecuali para sopir truk yang membetulkan truknya hingga ada yang diam sambil main HP di saung sekitar gundukan batu.

Tak ada lagi aktivitas angkut hasil tambang seperti biasanya.

Salah satu pekerja, Rudi, mengaku bahwa dirinya juga bingung untuk mendapatkan penghasilan seperti hari-hari.

"Bingung sekarang pada nganggur," kata Rudi kepada TribunnewsBogor.com, Selasa.

Baca juga: Cerita Sopir Truk Bogor Terdampak Penghentian Aktivitas Tambang, Tak Ada Pemasukan, Harus Jual Gabah

Dia menjelaskan bahwa sopir truk tambang di Rumpin bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 200 ribu per hari.

Kemudian untuk kuli menaikan barang ke truk, jika cukup rajin juga bisa mendapat Rp 150 Ribu per hari.

Namun kini mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan apapun karena ada penutupan perusahan tambang oleh KDM.

"Ada sopir, ada tukang naikin, yang kedampak banyak, semua pada nganggur," katanya.

"PT-nya kan semua ditutup, kalau ditutup ya pada nganggur," imbuh Rudi.

Rudi pun mengaku para sopir kini hanya bisa menunggu dan berharap perusahaan tambang dibuka kembali sebab sulit untuk mencari pekerjaan lain.