Cerita Sopir Truk Bogor Terdampak Penghentian Aktivitas Tambang, Tak Ada Pemasukan, Harus Jual Gabah

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIGUDEG - Sopir truk mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.

Pasalnya, kebijakan yang berlaku sejak 26 September 2025 itu membuat para sopir truk tidak memiliki penghasilan karena tidak ada hasil tambang yang bisa diangkut.

Hal itulah yang dialami oleh Jasun, salah satu dari ribuan sopir truk pengangkut hasil tambang yang kini mata pencahariannya terhenti hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Pria yang berusia 48 tahun itu kehilangan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dampak kebijakan ini.

Jasun mengaku upahnya dibayar tergantung dengan pengiriman barang sebesar Rp200 per rit atau satu kali pengiriman.

Namun menurutnya dalam satu hari saja ia belum tentu mendapatkan satu rit pengiriman karena berbagai faktor mulai dari jarak hingga persoalan lain.

Dengan adanya kebijakan ini, warga Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor itupun mengaku sangat kebingungan untuk mendapatkan penghasilan.

Terlebih, Jasun juga masih memiliki tanggungjawab terhadap dua anak yang masih bersekolah di tingak SMA dan SD.

"Sampai anak mau sekolah aja bingung, kebingungan pagi-pagi. Per hari-harinya kita kan minimal itu untuk nafkah keluarga, Rp100 ribu lah harus ada," ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Gubernur Jabar Lawan Aksi Unjuk Rasa Jalur Tambang di Kabupaten Bogor, Sentil Pihak Berkepentingan

Sejak kebijakan ini berlaku, pria yang menjadi sopir kurang lebih delapan tahun itupun harus memutar otak agar tetap bisa menghasilkan uang.

Selain mengorek-ngorek tabungan yang tersisa, Jasun mengaku harus menjual gabah hasil tani agar dapurnya tetap ngebul.

Menurutnya tak ada pilihan lain untuk saat ini yang terpenting adalah perutnya dan keluarganya tetap terisi.

"Yang ada aja, stok, sampai jual gabah, bukan omong bohong, penghasilan dari mertua, dikasih, dijual sekarung tadi, yaudah lah gimana caranya yang penting kita buat ada aja kita," katanya.

Atas penderitaan yang dialaminya, ia pun berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau ulang kebijakan tersebut dan memperhatikan rakyat kecil.