Hadiri Rakornas, Pemkab Bogor Usul Pembangunan Jembatan dan Penataan Jalan Tambang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah usulan prioritas ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dihadiri Sekda se-Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut, diantaranya Pemkab Bogor mengusulkan soal jalur tambang hingga pembangunan jembatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika kegiatan ini menjadi ajang untuk menyamakan persepsi terkait implementasi program-program prioritas nasional.

Seperti MBG (Masyarakat Berdaya Guna), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga Ketahanan Pangan. 

Seluruh kebijakan tersebut, lanjut Ajat, memerlukan masukan langsung dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya di lapangan lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami mengusulkan pembangunan Jembatan Lewi Ranji dan penataan jalan tambang, karena keduanya sangat krusial bagi kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kami juga mengajukan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terutama pada sektor perikanan,” kata Ajat dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Sekda menambahkan, Kabupaten Bogor juga terus berkomitmen mendukung implementasi program Astacita seperti pemberdayaan ekonomi melalui koperasi desa, pembangunan sekolah rakyat, serta kolaborasi dengan TNI untuk pembangunan fasilitas publik.

Menjawab isu mengenai program nasional tiga juta rumah, Ajat menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan kontribusi tertinggi dalam penyediaan perumahan tersebut.

“Dari data yang disampaikan Kementerian Perumahan, Kabupaten Bogor termasuk penyumbang terbesar dalam program tiga juta rumah. Selain pembangunan rumah baru, program ini juga mencakup penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS),” tutur Ajat.

Terkait kondisi fiskal daerah, Ajat juga menyoroti dampak dari kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang berbeda antarwilayah. 

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 147 kabupaten/kota di Indonesia yang belanja wajib dan mengikatnya seperti gaji pegawai, listrik, air, dan operasional dasar masih belum mencukupi.

“Ada daerah yang fiskalnya cukup kuat, tapi banyak juga yang masih terbatas. Di Jawa Barat sendiri, ada lima daerah yang perlu pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya,” katanya.

Ajat menegaskan, kegiatan Rekornas ini tidak hanya memperkuat sinergi program, tetapi juga mempererat komunikasi dan kolaborasi antar daerah.

“Momentum ini menjadi wadah saling mengenal dan bertukar gagasan antarsekda dari berbagai daerah. Sinergi seperti inilah yang kita butuhkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.