Kebut Pembangunan 435 Koperasi Merah Putih, Pemkab Bogor Sampai Bentuk Satgas Percepatan

Pemerintah Kabupaten Bogor sampai membentuk satgas percepatan pembangunan koperasi desa / kelurahan merah putih (KDKMP).

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
Pemkab Bogor
KOPERASI MERAH PUTIH - Pemerintah Kabupaten Bogor sampai membentuk satgas percepatan pembangunan koperasi desa / kelurahan merah putih (KDKMP) demi kelancaran pembangunan program nasional tersebut. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor sampai membentuk satgas percepatan pembangunan koperasi desa / kelurahan merah putih (KDKMP) demi kelancaran pembangunan program tersebut.

Satgas ini dibentuk atas kerja sama antara Pemkab Bogor dengan Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berlaku sejak 10 November 2025, Satgas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor dalam mendukung program nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto, menyatakan bahwa percepatan pembangunan koperasi ini sangat strategis. 

Satgas mensosialisasikan program ke 416 desa dan 19 kelurahan di wilayah Kabupaten Bogor, sekaligus menginventarisasi aset milik daerah yang bisa dipakai sebagai basis koperasi.
 
“Satgas telah memimpin rapat mingguan untuk mengevaluasi setiap aspek pembangunan koperasi Merah Putih, mulai dari aset desa hingga pengembangan ekonomi lokal,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
 
Ia menjelaskan, salah satu agenda pentingnya adalah peletakan batu pertama pembangunan koperasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, yang dijadwalkan pada 29 November 2025 mendatanf bersama Menteri Koperasi. 

Disertai dengan pembangunan di beberapa titik lokasi lainnya se-Kabupaten Bogor.
 
“Target jangka panjang program ini yaitu, 435 koperasi Merah Putih akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, mencakup 416 desa dan 19 kelurahan,” jelas Rudy.
 
Rudy melanjutkan, untuk mendukung itu, Satgas sedang menginventarisasi aset pemerintah daerah yang bisa dipergunakan sebagai modal koperasi, sekaligus melakukan percepatan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait.
 
“Kami berharap, ini bisa memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan dan kelurahan, sekaligus mendukung kebijakan nasional Koperasi Merah Putih,” ujar Rudy.
 
Ia menambahkan, terkait pembiayaan Koperasi Merah Putih, dana akan mengalir dari pemerintah pusat dengan pemantauan ketat dari Satgas agar pembangunan berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved