Bukan Hanya Soal Dividen, Bupati Bogor Minta BUMD Jadi Lokomotif Pembangunan Daerah

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan orientasi pada peningkatan profit serta dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor di Hotel Horison Sayaga yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Rabu (25/2/2026).

Dalam forum itu, Rudy Susmanto menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan jajaran komisaris maupun direksi. 

Menurutnya, BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

"Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak," ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Rudy Susmanto memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik. 

Ia menegaskan evaluasi jabatan komisaris dan direksi dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja. 

Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah habis tetap berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan capaian positif. 

Sementara itu, jabatan yang kosong akan segera diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi.

"Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama," katanya.

Rudy Susmanto menargetkan mulai 2026 tren profit seluruh BUMD harus meningkat signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.

Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel serta optimalisasi potensi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal. 

Selain itu, sektor perbankan daerah juga didorong lebih agresif mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh.

Ia menegaskan langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan perbaikan sistem manajemen.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah. 

"Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tidak perlu ganti semuanya kalau masih bisa dibenahi. Yang penting maju bersama," katanya.