Ikut Bersih-Bersih Bareng Pemkot Bogor, Dewan Evaluasi Sampah Sampai Relokasi PKL

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR BARAT - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil didampingi Ketua Komisi ll, Achmad Rifki Alaydrus dan anggota Komisi ll, Heri Cahyono mengikuti aksi korve Kebersihan di sepanjang Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, pada Selasa (7/4/2026).

Korve ini dilakukan bersama dengan jajaran Pemkot Bogor, TNI dan Polri.

DPRD menekankan, korve ini sangat penting dilakukan.

Estetika kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat tetap harus dijaga.

​Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengapresiasi gerakan korve ini.

Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengawasan langsung terhadap kondisi lapangan dan pelayanan publik di sektor lingkungan.

​"Kegiatan korve ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan wajah Kota Bogor tetap asri dan nyaman bagi siapa saja. Kami di DPRD mendorong agar aksi seperti ini tidak berhenti pada seremonial, tetapi menjadi budaya yang tertanam di masyarakat," kata Adityawarman Adil dalam keterangannya.

​Dia melanjutkan, penataan kawasan protokol seperti Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh merupakan prioritas karena menjadi gerbang utama mobilitas warga.

"Kita ingin masyarakat yang melintas merasakan kenyamanan, dan itu dimulai dari lingkungan yang bersih dari sampah maupun kemacetan," lanjutnya.

​Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menyoroti masih adanya titik pembuangan sampah ilegal di sepanjang jalur tersebut. 

Ia menyatakan bahwa penumpukan sampah di pinggir jalan harus segera dievaluasi sistem operasional.

​"Saat bebersih tadi, kami melihat adanya TPS liar. Kami akan mencoba evaluasi terkait masalah penjemputan operasional sampah agar mengurangi penumpukan sampah di pinggir jalan," kata Rifki. 

Selain itu, ia mendesak revitalisasi drainase untuk mencegah banjir lintasan dengan memperlebar gorong-gorong hasil koordinasi dengan pihak provinsi.

​Mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), DPRD meminta Pemerintah Kota Bogor tetap mengedepankan aturan tanpa mematikan usaha rakyat.