Dedie Rachim Terima Pendemo KAMMI di Balai Kota Bogor, Massa Suarakan 9 Tuntutan, Ambil Momen HJB

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Balai Kota Bogor digeruduk massa pendemo dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Senin (8/6/2026).

Aksi massa ini diberi tajuk 'Bogor belum beres, Bogor belum maju,' menyentil tagline 'Bogor beres, Bogor maju' dari kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Para pendemo ini juga mengambil momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

"Di tengah perayaan Hari Jadi Bogor ke-544, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas," kata Akhyar, Ketua PD KAMMI Bogor.

"Kemacetan yang semakin menghambat mobilitas warga, pengelolaan sampah yang masih bermasalah, kemiskinan, dan pengangguran," imbuhnya.

Demo ini berlangsung kondusif, Wali Kota Dedie Rachim juga menerima langsung perwakilan pendemo untuk audiensi di dalam gedung Balai Kota.

Berikut tuntutan massa pendemo KAMMI Bogor tersebut :

1. Mendesak Pemerintah Kota Bogor menyelesaikan persoalan kemacetan melalui integrasi transportasi publik yang efektif, penataan angkutan umum yang tertib, serta menjamin keberlangsungan mata pencaharian pengemudi angkot.

2. Mendesak Pemerintah Kota Bogor melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan terhadap TPAS Galuga.

3. Mendesak Pemerintah Kota Bogor menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

4. Mendesak Pemerintah Kota Bogor mempercepat penanganan stunting melalui penguatan layanan kesehatan, perbaikan gizi keluarga, dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

5. Mendesak Pemerintah Kota Bogor melakukan pembaruan dan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran.

6. Mendesak Pemerintah Kota Bogor menambah daya tampung sekolah negeri dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

7. Mendesak Pemerintah Kota Bogor dan Dinas Pendidikan mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2025 serta mengusut dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru secara transparan.

8. Mendesak Pemerintah Kota Bogor memastikan tata kelola BUMD berjalan transparan, profesional, dan akuntabel serta mengusut dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.