Hipertensi di Kota Bogor Tembus 9,97 Persen, DPRD Minta Skrining Massal Diperluas

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Prevalensi hipertensi di Kota Bogor pada tahun 2025 tercatat mencapai 9,97 persen.

Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah kota sebesar 8,4 persen.

Data tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi IV, Dedi Mulyono menyoroti lonjakan angka hipertensi tersebut sebagai sinyal peringatan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Data LKPJ menunjukkan prevalensi hipertensi naik melebihi target. Ini artinya program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular yang dijalankan Dinkes belum optimal menjangkau masyarakat,” ujar Dedi

Hipertensi Disebut Silent Killer

Dedi menekankan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang kerap tidak disadari penderitanya.

Kondisi ini menjadikan hipertensi sebagai ancaman serius bagi warga Kota Bogor.

Merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi keempat penyebab kematian di Indonesia dengan persentase 10,2 persen.

“Hipertensi itu silent killer. Banyak warga yang tidak tahu kalau tekanan darahnya sudah tinggi. Kalau angka prevalensi sudah 9,97 persen dan terus naik, kita harus khawatir dengan risiko stroke dan serangan jantung di masa depan,” jelasnya.

Desak Perluas Skrining di Puskesmas dan Posyandu

Legislator dari Komisi IV yang membidangi kesehatan ini mendorong Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk memperluas program skrining hipertensi melalui Puskesmas dan Posyandu.

Kota Bogor saat ini memiliki 25 Puskesmas dan 983 Posyandu yang tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan. Namun menurutnya, kapasitas skrining yang ada belum cukup menjangkau seluruh warga.

“Saya mendorong Dinkes untuk memanfaatkan 983 Posyandu sebagai garda depan deteksi dini hipertensi. Kader Posyandu harus dilatih dan dilengkapi alat tensi meter yang memadai, tidak hanya fokus pada program ibu dan anak saja,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa 483 Posyandu belum mendapatkan posyandu kit pada tahun 2025. Padahal alat pengukur tekanan darah merupakan komponen penting dalam kit tersebut.