Jadi Kota Terburuk Berkendara di Dunia, Pengamat : Berkendara di Bogor Tidak Manusiawi

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Ardhi Sanjaya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pengamat Kebijakan Publik, Sosial dan Politik dari Universitas STKIP Muhamadiyah, Yus Fitriadi, menilai peringkat kedua yang ditempati oleh Bogor untuk kota terburuk di dunia, memang layak.

Bogor masuk peringkat ke-2 setelah Cebu, Filipina untuk kota dengan pengalaman berkendara terburuk di dunia menurut aplikasi navigasi dan lalu lintas Waze.

"memang bagi siapa saja yang berkendaraan di Bogor baik kota maupun kabupaten, walaupun misalnya tdk pernah jalan2 ke luar negeri, semua sudah bisa mengira dan merasakan bagaimana berkendara di Bogor tidak manusiawi," kata Yus kepada TribunnewsBogor.com, Jumat (16/9/2016).

Berkendara, baik memakai kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, menurutnya masih sangat tidak nyaman di Bogor.

Kenyamanan mulai dari infrastruktur jalan, hingga fasilitas jalan yang ada di Bogor.

"Ketika menggunakan kendaraan sendiri, penataan jalan yang semerawut, angkutan umun berhenti dan parkir dimana saja seakan tidak punya terminal, pedagang kaki lima sampai mau menghabiskan jalan, banyak pertigaan dan perempatan yg tidak mempunyai lampu merah, salip-salipan tidak karuan, ditambah lagi pengendara motor bak penguasa jalanan yang ugal-ugalan, gimana pengendara akan merasa nyaman," lanjutnya.

Pengguna dan pengendara di Bogor seakan tidak memiliki pilihan lain, selain menikmati kondisi lalulintas seperti sekarang ini.

Terutama, saat memanfaatkan kendaraan umum sebagai transportasi.

"Jauh dari rasa aman dan nyaman, selain parkir dimana saja, kondisi angkot yg sebagian besar berusia tua, berdesakan panas tidak karuan dan setiap saat kejahatan mengancam penggunanya," katanya.

Menurut Yus, ada empat indikator lain yang mendukung bahwa pengendara di Bogor memang tidak nyaman berkendara.

Pertama, Pemerintah Kota Bogor dianggap tidak memiliki blue print yang jelas tentang tata kelola transportasi.

"sehingga tindakan itupun kalau ada yang dilakukan oleh pemerintah bersifat sporadis dan tanpa rencana," ujarnya.

Kedua, tidak adanya penegakan hukum dan peraturan yang tegas.