Fadjroel Rahman Tulis Dukungan untuk Jokowi, Fahri Hamzah: BUMN Tempat Profesional Bukan Timses

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua DPR RI Fahri Hamzah menandai akun Twitter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Indonesian Corruption Watch (ICW) ketika mengadukan salah seorang anggota BUMN yang bandel.

Menurut Fahri Hamzah, anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bandel karena ikut menjadi tim sukses salah seorang bakal calon presiden (capres).

Anggota BUMN yang dimaksud Fahri Hamzah adalah Fadjroel Rahman, yang merupakan Presiden komisaris PT ADHI KARYA.

Lewat akun Twitter pribadinya, Fahri Hamzah menanggapi cuitan Fadjroel Rahman yang terang-terangan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Selamat pagi #JokowiLagi untuk #IndonesiaMENANG ~ FR," tulis Fadjroel Rahman di akun Twitter @fadjroeL, Senin (17/9/2018).

Setelah itu, Fahri Hamzah pun menyebut kemana KPK, sahabat ICW, hingga Ombudsman.

Ia juga mengaskan kembali bahwa BUMN ini tempat profesional bukan tim sukses dan politisi.

"BUMN itu tempat Profesional bukan Tim Sukses dan Politisi....

mana SUARA @KPK_RI yg senang mencari MEnsrea itu? Mana @sahabatICW @antikorupsi yg katanya penggiat ...mana @OmbudsmanRI137 yg sedang ngetop itu?," balas Fahri Hamzah di akun Twitter @Fahrihamzah.

• Ratna Sarumpaet Ditolak di Batam, 3 Jam Tertahan di Bandara Hingga Ditinggal Kelompok Pendukung

Pantauan TribunnewsBogor.com dari akun Twitter Fadjroel Rachman, ia memang sering mengunggah mengenai Jokowi.

Dari cuitannya juga ia sering menggunkaan tagar #2019TetapJokowi, dan berbagai tagar yang menunukkan bahwa Fadjroel ini memang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di ajang Pilpres 2019.

• Ungkap Alasan Putus dengan Luna Maya, Reino Barack: Saya Bisa Kasih Semuanya, Kecuali Pernikahan

Fahri Hamzah juga mengaku khawatir atas nasib BUMN.

Sebab, menurutnya, utang BUMN lebih besar dibandingkan utang negara saat ini, BUMN pun disebut sebagai perkumpulan tim sukses pemerintahan saat ini.

"Saya khawatir BUMN kita dalam masalah besar.... Hutangnya lebih besar dari hutang negara...tempat mangkal tim sukses, dikelola tanpa pertanggungjawaban dan menjadi petugas operasi ekonomi komando dengan kewajiban menyiapkan dana bagi kegiatan politik penguasa. #Waspadalah," tulisnya di akun Twitter@Fahrihamzah.

Kondisi tersebut, lanjut Fahri Hamzah, sudah ia khawatirkan sejak lama.

Hal itu ia tuangkannya dalam sebuah buku yang disusunnya pada sekitar 2008 silam.

Buku berjudul 'Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat' itu menggambarkan posisi BUMN yang dilematis.

"Saya menulis ini dalam sebuah buku yg sudah lama diterbitkan sekitar 10 thn lalu. Menggambarkan #DilemaBUMN di satu sisi sebagai alat negara tapi di sisi lain sebagai medium kesejahteraan rakyat. Sampai hari ini (terutama) dilema itu masih terjadi," ungkapnya melengkapi sebuah buku miliknya, Jumat (20/7/2018).

• Tanggapi Iklan Jokowi yang Dituding Start Kampanye, Ruhut: Agar Rakyat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

Mantan staf khusus menteri ESDM Muhammad Said Didu menuliskan menerangkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Pemilu pejabat negara dilarang menjadi tim sukses.

Sementara, dalam UU Tindak Pidana Korupsi, direksi dan komisaris BUMN termasuk pejabat negara.

Sehingga ketika menuliskan di Twitter @saididu, Senin (6/8/2018), Said Didu menyinggung bahwa Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang jadi Timses Presiden, Gub, Bupati/Walikota.

Said Didu lantas mencontohkan Andi Arief yang saat itu memilih mundur menjadi komisaris BUMN.

"Sesuai UU bhw Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang jadi Timses Presiden, Gub, Bupati/Walikota. Sbg contoh pada pilpres 2009 Sdr @AndiArief__ dan Raden Pardede mundur sbg Komisaris BUMN - pilih jadi Timses, sementara Pak Soetanto mundur sbg Timses krn tetap sbg Dekom," tulisnya.

Setelah itu, Said Didu kembali memberikan contoh bahwa timses JK-Wiranto juga diminta untuk memilih antara menjadi atau komisaris atau timses.

"Betul. Termasuk juga Timses JK-Wiranto yg kita minta memilih jadi Komisaris atau Timses," tulis Said Didu.

• Ratna Sarumpaet Ditolak di Batam, 3 Jam Tertahan di Bandara Hingga Ditinggal Kelompok Pendukung