Yusril Ihza Mahendra Punya Ide, Jakarta Lebih Baik Dipimpin Menteri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra percaya diri menjadi penantang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI mendatang.

Apa rencana besar Yusril sehingga begitu percaya diri programnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta secara tuntas?

Dalam perbincangan santai di kantor Tribunnews.com, Yusril memaparkan rencana besarnya yang tujuan akhirnya yakni melikuidasi Jakarta sebagai provinsi.

"Kalau saya terpilih menjadi Gubernur, saya hanya mengatur Jakarta dalam masa transisi. Ke depan, Jakarta dilikikuidasi. Tidak ada lagi Gubernur. Tidak ada lagi DPRD. Yang ada adalah Menteri Urusan Ibukota, kemudian Komisi Uusan Ibukota serta wali kota - wali kota saja," jelas Yusril yang berdialog selama hampir tiga jam bersama Tribun, Warta Kota, Kompas TV dan Kompas.com, Jumat (11/3/2016) sore.

Yusril mengatakan, wajah Jakarta sebagai Ibukota adalah cerminan wajah Indonesia.

Semerawutnya Jakarta, banjir dan macet Jakarta, menjadi kesan utama luar negeri bahwa Indonesia juga seperti itu.

Yusril mencontohkan, Manila dan Kuala Lumpur sebagai Ibukota Negara, lebih baik kondisinya dari Jakarta.

Kemacetan bisa teratasi, transportasi memadai.

Menurut Yusril, Manila dan Kuala Lumpur bisa menjadi seperti itu lantaran wilayah tersebut bukan berdiri sendiri menjadi provinsi mandiri seperti Jakarta.

Yusril memiliki ide, wilayah Jakarta yang berada di Ibukota itu diatur oleh menteri khusus, bukan sekelas gubernur.

Dengan jabatan menteri khusus yang dipilih langsung oleh Presiden, maka menteri urusan Ibukota itu bisa melakukan koordinasi dengan berbagai wilayah provinsi terdekat dalam melakukan pembangunan.

Urusannya bisa lebih lancar karena tanpa ada hambatan birokrasi atau ego sesama kepala daerah.

Yusril lantas menyebut, penanganan banjir di Jakarta yang sebagian akibat kiriman sungai dari Bogor, selama ini belum tuntas karena sulitnya berkoordinasi dengan Kota, Kabupaten tetangga maupun pemprov Jawa Barat.

Jika koordinasi penanganan Ciliwung dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Urusan Ibukota, maka para wali kota, bupati maupun gubernur dipastikan akan mudah berkoordinasi karena yang melakukan koordinasi adalah menteri. Bukan sesama kepala daerah.

Begitu pula dengan penanganan masalah transportasi, Menteri Urusan Ibukota sebagai kepanjangantangan pemerintah pusat bisa mudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah tetangga Ibukota.