Kota Bogor Satu Arah
Pengamat : 'Tujuan SSA Adalah Mengurai Kemacetan dan Menata Estetika Kota'
ada orientasi tersembunyi yang dikejar oleh Pemerintah Kota Bogor.
Penulis: Ardhi Sanjaya | Editor: Soewidia Henaldi
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Ardhi Sanjaya
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR BARAT - Ujicoba hari pertama Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, Jumat (1/4/2016) memunculkan kemacetan baru di sejumlah ruas jalan di Kota Bogor.
Menurut Pengamatan Kebijakan Publik, Sosial dan Politi dari STKIP Muhammadiyah Leuwiliang Bogor, Yus Fitriadi, ada tiga hal penting yang menjadi tolak ukur dari program ini.
Ekspetasi perencanaan dengan realisasi program, baik dari aspek spesifikasi maupun budgetting perencanaan.
"Penilaian dari pengguna program, dalam SSA masyarakat transportasi dan masyarakat umum bagaimana responnya, keberhasilan bukan diklim oleh yang mempunyai program, namun oleh pengguna program," kata Yus Fitriadi dalam perbincangan dengan TribunnewsBogor.com, Sabtu (2/4/2016).
Selain itu katanya, implikasi dari program, dalam hal ini tujuan utama dari dibuatnya SSA.
"Tujuan utama dari program SSA adalah mengurai kemacetan dan menata estetika kota, sehingga itulah yang menjadi output dari SSA secara normatif," ujarnya.
Tapi, tidak dapat dipungkiri dari penerapan program yang terkesan tergesa-gesa ini memang ada orientasi tersembunyi yang dikejar oleh Pemerintah Kota Bogor.
"Hal yang diungkapkan oleh Usmar mengesankan adanya orientasi politik, yakni kepentingan istana dan kepentingan pragmatis angggaran dari pusat," katanya.
Apapun orientasi tersembunyi itu, menurut Yus, Pemerintah Kota Bogor wajib hukumnya untuk mengedepankan tiga point tersebut.
"Bagi masyarakat apapun hidden orientasinya, tiga hal di atas harus menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah program pemerintah," katanya.
Pedestrian
Sebelumnya, kesuksesan SSA menjadi penentu utama kelanjutan dari pembangunan pendestrian di depan Istana Bogor, Jalan Ir H Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogor.
Proyek peningkatan pejalan kaki yang merupakan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ini sebesar Rp 32 miliar lebih ini kini belum berjalan.
"Sampai akhir Aprli sudah pasti pemberkasan dan masuk ke ULP," kata Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, kepada TribunnewsBogor.com, Jumat (1/4/2016).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bogor/foto/bank/originals/jalan-pajajaran_20160401_112224.jpg)