Pendapat Wakil Wali Kota Tak Digubris, Bima Arya Tetap Restui Pembangunan Apartemen di Stasiun Bogor
Dalam pengembangan kawasan tersebut, Waskita bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan.
Penulis: Mohamad Afkar Sarvika | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Mohamad Afkar Sarvika
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi sikap tidak setuju Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman soal pembangunan kawasan berkonseo transit oriented development ( TOD) di Stasiun Bogor.
Usmar menyatakan tak setuju karena kawasan Stasiun Bogor masuk ke dalam wilayah pelayanan (WP) A.
Menurut Usmar, bila nantinya PT Waskita Karya Realty dan PT KAI (Persero) jadi membangun, maka kawasan Stasiun Bogor bakal menjadi kawasan yang sangat semrawut.
"Saya setuju dengan Pak Wakil, tidak bisa dibangun begitu saja, saya telah sampaikan catatan-catatan dan prasyarat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor langsung ke Menhub dan Mentri BUMN," urai Bima.
Baca: Usmar Hariman Sebut Pembangunan Apartemen di Stasiun Bogor Tak Sesuai Aturan Tata Ruang
Dijelaskannya beberapa catatan tersebut diantaranya adalah kajian analisis dampak lalu-lintas (amdal lalin) dan transportasi harus disusun bersama meminta dibangunkan underpass dan park and ride di kawasan tersebut, percepatan pembangunan Stasiun Sukaresmi, serta percepatan sistem Bus Rapid Transit (BRT).
“Menteri BUMN dan Menhub menyatakan siap," katanya.
Bima melanjutkan, Kementerian BUMN juga akan membantu program konversi angkot ke bus, terutama di koridor sekitar Stasiun.
Caranya yaitu dengan melakukan kerjasama antara Bank BUMN dengan badan hukum yang siap beroperasi di koridor yang melintas di area Stasiun.
“Ini hasil pembicaraan khusus saya Menhub dan Mentri BUMN. Minggu depan kita akan ekspose rencama detail kepada publik percepatan penataan kawasan tersebut. Karena rencananya tanggal 5 Oktober akan diresmikan untuk dimulai oleh Presiden di Stasiun Bogor,” paparnya.
Baca: Apartemen Murah Bakal Dibangun di Dekat Stasiun Bogor
Di sisi lain, Suami Yane Ardian itu pun menilai bahwa kawasan stasiun tidak bisa dibiarkan semrawut.
"Melalui program ini maka akan mempercepat penataan. Karena ada akselerasi di semua aspek. Kuncinya adalah di kajian yang dilakukan agar matang,” tandasnya.
Diketahui bahwa Waskita Karya Realty juga akan membangun hunian berupa apartemen sebanyak 8 menara setinggi 18 lantai.
Investasi yang ditawarkan cukup menggiurkan, yakni Rp 1,6 triliun.
Dalam pengembangan kawasan tersebut, Waskita bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan.
Rencananya, hunian yang dibangun ada sebanyak 1.500 unit di atas lahan seluas 6,5 hektar.
Baca: Pencanangan Penataan Stasiun Bogor dan TOD Sukaresmi Ditargetkan September
Dengan target penyelesaian 2019, TOD kawasan ini akan dimulai pembangunannya pada 5 Oktober mendatang.
Pengembangan TOD ini sendiri dimaksudkan untuk menata kawasan Stasiun Bogor dengan luas total 15 hektar.
Meski demikian, seperti diberitakan sebelumnya, Usmar Hariman sebagai Wakil dari Bima Arya memiliki sikap yang bertolak belakang.
"Saya orang yang tidak setuju kawasan stasiun bogor dijadikan pusat pertumbuhan, kalau lah kawasan stasiun di kembangkan adalah sangat-sangat melanggar tataruang yang ada," ucap Usmar melalui pesan media WhatsApp, Rabu (13/9/2017).
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031 Stasiun Bogor masuk ke dalam wilayah pelayanan (WP) A.
WP A meliputi kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, kegiatan MICE (meeting, insentif convention, exibhition), pengembangan terminal agribisnis, dan perumahan kepadatan rendah. Juga, meliputi pengendalian perkebangan kegiatan perdagangan dan jasa, revitalisasi kawasan stasiun Bogor dan sekitarnya, serta peremajaan kawasan permukiman.
"Artinya kawasan stasiun harus dipegang kokoh tidak boleh dilanggar, kalau ini dipaksakan maka kawasan stasiun akan menjadi kawasan terparah di kota bogor, tanpa rencana yang ada, kondisi saat ini aja sudah sangat krodit," jelasnya.
Lebih jauh orang nomor dua di Kota Bogor itu menerangkan bahwa sebetulnya hal yang dibutuhkan saat ini adalah penataan kawasan dengan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada.
"Jadi yang paling ideal itu adalah kawasan Sukaresmi," katanya.
Malah menurut politis Demokrat tersebut, Pemerintah Kota Bogor masih memiliki pengalaman pahit dengan PT KAI.
"KAI ini terlalu diberi ruang tapi ga pernah komit , misal MoU Sukaresmi , Pemkot sudah berkorban banyak eh akhirnya Pemda yang putuskan MoU, ini pelajaran pahit," tandas Usmar.
