Bima Arya Tegaskan 'Bogor Is Not For Sale'

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAHSAREAL - Pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kota Bogor sangat membuka diri untuk pengusaha yang ingin berinvestasi.

Namun Ia juga menegaskan bahwa tidak akan memberikan peluang terhadap investor 'nakal'.

Hal itu disampaikan oleh Paslon Bima Arya dan Dedie A Rachim dalam ‘Dialog Politik Membedah Visi Misi Calon Walikota Bogor’, Selasa (13/3/2018),

Bima menegaskan bahwa ‘Bogor Is Not For Sale!’.

“Kalau ada yang bilang saya mengobral izin, silahkan lihat datanya. Sangat ketat, Bogor is not for sale, dari 20.866 permohonan perizinan yang masuk, yang disetujui 13.636 atau yang ditolak sekitar 40 persen, ini data tiga tahun terakhir,” ungkap Bima di hadapan panelis dan ratusan penonton.

Menanggapi itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB Aji Hermawan, balik bertanya kepada Bima Arya.

“Setiap keputusan investasi tentu memiliki beragam dampak, baik positif maupun negatif, kenapa bisa ada investor ini mendapatkan izin cepat, yang satunya tidak, lalu, apa yang menjadi prioritas investasi di Bogor ini, kemudian saya ingin melihat ketika kebutuhan investasi semakin besar, bagaimana kemudian Kota Bogor menyiasati pembiayaan investasinya, bagaimana pola itu dijalankan,” tanya Aji.

Bima Arya menjawab bahwa untuk menyiasati kebutuhan pembiayaan investasi  yang dibutuhkan Kota Bogor, pemerintah tidak bisa mengandalkan dana APBD saja, untuk itu setiap tahunnya ia pernah menggelar forum CSR.

“Yang pertama seluruh invetasi harus kita kaitkan dengan program prioritas. Jadi, setiap tahun itu ada forum CSR,  kita undang para pengusaha yang ingin mengucurkan dananya, kita sodorkan menunya ke mereka, silahkan mereka mau pilih apa, jangan sampai mereka mengucurkan sesuatu tapi bukan prioritas atau bukan yang dibutuhkan Kota Bogor,” jelasnya.

Bima melanjutkan bahwa program-program kolaborasi akan terus dilakukan ke depannya untuk menentukan arah Kota Bogor.

“Setiap tahun ada Bogor Economic Summit, biasanya dengan Kabupaten Bogor, Nah, disitu kita siapkan apa saja yang kita butuhkan terkait program prioritas, untuk trasportasi apa, untuk kemiskinan apa, untuk PKL apa, dan untuk tata ruang apa,” terang dia.

Bima juga mengatakan bahwa APBD Kota Bogor terbatas hanya Rp2,3 triliun.

Hal itu kata Bima tidak cukup untuk membiayai semua.

"Tentunya sumber lain dari CSR swasta, bantuan provisni maupun nasional, dan yang terakhir adalah yang sekarang banyak dijajaki adalah public private partnership, ini agak ribet, agak panjang tapi sudah ada yang menerapkan," jelasnya.