Breaking News:

Pilkada Kabupaten Bogor

Tim Pemenangan Ade Jaro-Ingrid Sebut Ada Indikasi Pengurangan Suara Hingga Keterlibatan Istri Kades

Tak hanya itu, Tim Pemenangan Jadi pun rupanya menemukan dugaan pelanggaran lainnya pada proses Pilkada Kabupaten Bogor.

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade dan Ingrid Kansil 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor, Mohamad Afkar Sarvika

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bogor Jaro Ade-Inggrid Kansil (Jadi) menemukan sejumlah indikasi dugaan pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung.

Demikian yang disampaikan Ketua Tim Pemenangan Jadi, Tohawi saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com.

Ia mengatakan, sejumlah temuan dugaan pelanggaran tersebut akan dijadikan sebagai bahan kesaksian saksi di pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Kabupaten Bogor.

"Misal kami contohkan, data di C1 kita ada 157 suara, tapi dalam sidang PPK kenapa jadi 107, kira-kira hilang 50 suara," ujarnya, Senin (2/7/2018).

"Kehilangan suara itu secara masif, di berbagai wilayah kita temukan," tambahnya.

Tak hanya itu, Tim Pemenangan Jadi pun rupanya menemukan dugaan pelanggaran lainnya pada proses Pilkada Kabupaten Bogor.

"Indikasi lain ada beberapa istri Kepala Desa secara masif bagikan uang tunai, orangya menyatakan siap bersaksi dan kenal dengan orang yang memberinya dan diminta coblos nomor 2," ungkapnya.

"Kemudian di kegiatan rapat para camat, kades mengintruksikan pilih nomor 2," imbuhnya.

Sementara itu di sisi lain, Wakil Direktur Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Media Tim Pemenangan Hadist, David Rizar Nugroho menyatakan pasangan Hadist unggul dengan selisih 2,39 persen.

Menurutnya, bila berkaca pada hasil tersebut, tak ada peluang Paslon lain menggugat hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.

Sebab selisih suara yang bisa digugat ke MK maksimal 0,5 persen.

"Kalau penasaran gugat itu hak warga negara, tapi saya yakin di hari pertama sidang langsung ditolak karena syarat 0,5 persen maksimal tidak mencukupi. Sudah banyak kasus sengketa Pilkada yang langsung ditolak MK karena selisihnya tidak memenuhi syarat," jelasnya.

David berharap, dengan berakhirnya rapat pleno PPK, maka diharapkan tak ada lagi perdebatan yang tidak konstruktif pada rapat pleno KPUD Kabupaten Bogor.

"Kita harus siap menang dan siap kalah. Jangan cuma siap menang doang gak siap kalah. Kita harus memberikan kedewasaan berpolitik kepada masyarakat," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved