Dikaitkan dengan Kasus Century, SBY : Kalau Saya Punya Rp 120 T Capres-Cawapres Dari Partai Demokrat
Pencatutan nama SBY tersebut berujung pada pelayangan gugatan dari Partai Demokrat terhadap Asia Sentinel dan penulis berita tersebut, John Berthelsen
Penulis: Damanhuri | Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya tertawa saat dirinya disebut-sebut dalam laporan sebuah media asing tersandung kasus Bank Century.
Sambil bercanda, ujar Ferdinand, SBY berkelar jika dirinya benar memiliki uang sebesar Rp 120 triliun maka Partai Demokrat telah memiliki calon presiden dan wakil presiden sendiri.
"SBY menyampaikan ke kami (Partai Demokrat) sambil tertawa, ya kalau saya (SBY) punya Rp 120 triliunan sudah dari Demokrat capres dan cawapresnya. Sampaikan ke media itu tidak benar sama sekali tidak ada nama Pak SBY terlibat," kata Ferdinand di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) mengutip Tribunnews.com.
Ferdinand menambahkan SBY siap diperiksa jika memang masuk dalam fakta persidangan kasus yang terjadi di masa pemerintahannya dengan Boediono tersebut.
"SBY siap diperiksa luar dan dalam atas kasus Century. Apalagi kasus politiknya telah berjalan di DPR, kasus hukumnya telah berjalan di pengadilan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara mengenai pemberitaan media asing Asia Sentinel yang menyebut SBY merupakan dalang dibalik pencucian uang pembayar pajak dan bailout Bank Century, sewaktu masih menjabat sebagai presiden.
• Dikabarkan Putus, Reino Barack Akui Belum Serius dan Belum Mau Menikahi Luna Maya, Ini Alasannya
Menurut Muzani pemberitaan yang menyudutkan dan menonjolkan SBY tersebut kental dengan muatan politis.
Saat ditanya mengenai munculnya nama SBY, tapi tidak menyebutkan nama-nama yang selama ini disebut-sebut dalam kasus Century seperti Menteri keuangan Sri Mulyani.
"Ya ini memang tahun politik. Semua bisa ada. Semua bisa muncul. Semua yang diduga-duga bisa hilang," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).