Soal Salam Satu Jari di IMF, Tim Prabowo-Sandi Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu
Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari di acara pertemuan IMF.
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank beberapa waktu lalu.
Kedua menteri itu akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaporan ini diharapkan dapat memberi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak pada tahun politik.
"Kami akan laporkan ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak luhut dan Ibu Sri Mulyani. Agar menjadi pelajaran bagi menteri dan pejabat lainnya," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Riza mengatakan, seharusnya para menteri bisa memberi teladan yang baik.
Selain itu, sebagai pejabat negara menteri juga harus adil, terbuka, independen, serta harus membedakan di mana bisa berkampanye, dan di mana bisa menyampaikan kinerja pemerintah.
"Harusnya mereka memberi teladan dan contoh yang baik bahwa pejabat harus adil, terbuka, transparan, independen, dan harus bisa membedakan di mana tempatnya berkampanye dan di mana tempatnya menyampaikan kinerja pemerintahan," ujar Riza.
"Apalagi kepada orang asing di forum IMF yang biayanya sangat mahal, sangat tidak bijaksana (melakukan tindakan itu)," lanjut dia.
• Luhut Beri Alibi Ketika Minta Pimpinan IMF Ubah Pose Dua Jari Menjadi Satu, Fadli Zon : Bohong Lagi
Larangan pejabat melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu paslon tertuang dalam Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 282 berbunyi, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".
Sementara, Pasal 283 menyebutkan:
(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
• Saat Menteri Susi Marah dan Semprot Sandiaga Soal Izin Nelayan, Guntur Romli : Jangan Asal Bunyi
Sebelumnya, beredar video Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).
Video ini beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat, awalnya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari.
Akan tetapi, Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya.
Luhut dan Sri Mulyani lantas mengoreksi dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari.
• Buka Suara Soal Hubungan Khusus dengan Sule, Pesinden Ini Punya Panggilan Kesayangan ke Rizky Febian
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Salam Satu Jari, Tim Prabowo-Sandi Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu",
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
