Berdebat Soal Pose Dua Jari Pimpinan IMF, Sudjiwo Tedjo Sebut Negara Tak Perlu Pusing
Pimpinan IMF Christine Lagarde ini sempat berpose dua jari, yang setelah ditegur mengubahnya jadi pose satu jari, Sudjiwo Tedjo beri tanggapan.
Penulis: Uyun | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Sementara pose satu jari itu untuk Jokowi yang mendapat nomor urut 01.
"Two is for Prabowo, one is for Jokowi (dua untuk Prabowo dan satu untuk Jokowi)," ucap Sri Mulyani.
Percakapan antara 3 tokoh di Pertemuan IMF-Wold Bank ini terekam dan jadi heboh.
Berbagai media televisi dan berita online pun ramai-ramai mengulas mengenai kehebohan ini.
Para tokoh politik pun saling berdebat membicarakan tindakan dari pimpinan IMF, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani.
• Timses Minta Luhut dan Sri Mulyani Mengundurkan Diri, Kubu Jokowi: Gara-gara Telunjuk Sepele?
Sudjiwo Tedjo pun heran dengan kehebohan dan perdebatan tersebut.
Sang budayawan yang juga seorang penulis ini lantas membandingkan perbedaan satu huruf pada kata 'victorry (kemenangan)'.
Menurutnya, jika saja kemenangan itu bukan 'V' ictory tapi 'P' ictory, maka negara tak perlu pusing.
Negara tak perlu pusing untuk mengatur jari-jari, begitu menurut Sudjiwo Tedjo.
"Pagi. Andai kemenangan itu bukan “V” ictory tapi “P” ictory .. negara tak perlu pusing mengatur jari-jari," tulis Sudjiwo Tedjo dikutip TribunnesBogor.com dari laman Twitternya, Jumat (19/10/2018).
Gara-gara pose dua jari Christina Lagarde yang kemudian diubah jadi satu jari oleh Luhut ini pun sempat menuai kritikan dari timses Prabowo-Sandi.
• Ditanya Soal Pose Jari Bersama Luhut dan Pimpinan IMF, Sri Mulyani Pilih Bungkam
Bahkan salah satu tim dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdiannd Hutahaean akan melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan ulangnya di Twitter, Ferdinand mengatakan, kedua tokoh ini berkampanye secara tidak sah dalam kapasitas Pejabat Negara yang acaranya di biayai menggunakan APBN
Hal tersebut merujuk kepada undang-undang pemilu dan turunan-turunannya termasuk PKPU yang sudah ditetapkan dan diundangkan.
"Ada beberapa hal yang dilarang di sana ya, salah satunya tidak boleng menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan APBN dan APBD untuk berkampanye, itu kan semua diatur," ujar Ferdinand Hutahaean di program televisi Apa Kabar Indonesia Pagi, Kamis (18/10/2018).
Lebih lanjut, Ferdinand menyatakan etika berkampanye tersebut sudah dilanggar oleh pejabat negaranya sendiri.
"Nah bapak ibu yang datang ke sana itu kan sebagai pejabat negara, ketika mereka berkampanye di sana itu, artinya ada etika yang dilanggar, ada aturan yang dilanggar, dan tentu ini wajib diproses oleh Bawaslu," tandasnya.
