Pilpres 2019
Jokowi Dilaporkan karena Sebut Tanah Prabowo, Sudjiwo Tedjo: Harta Pejabat Bukan Masalah Pribadi
Menurut Sudjiwo Tedjo, dirinya tahu kalau harta pejabat publik atau calonnya bukan masalah pribadi, karena itu ada LHKPN.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Namun, Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal menilai, cuitan itu ditujukan pada capres di debat putaran kedua.
• Kubu Prabowo Sindir Jokowi Bangun Jalan Pakai Ilmu Simsalabim, Yunarto Wijaya: Kali Ini Keterlaluan
• Gara-gara Sebut Ribuan Hektar Tanah Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu : Debat Kok Dilaporkan?
Ia bahkan mengungkit soal aib Keluarga Cendana.
Menurutnya, harta kekayaan pejabat publik bukan aib, tapi untuk mencegah korupsi.
"Pejabat publik hrs siap diblejetin hartanya. Juga yg nyalon presiden. Itu bukan buka aib, tp mencegah korupsi. Asal jgn fitnah!
Kita ga bakal tau korupnya keluarga Cendana kalo hartanya ga diblejetin ke publik. Tanpa buka aib keluarga Cendana, ga bakal ada reformasi 98!,"
Komentar itu kemudian ditanggapi dan diluruskan oleh Sudjiwo Tedjo, yang mengatakan kalau ia tidak mengarah ke persoalan itu.
Ia mengklaim tidak sedang membahas salah satu paslon dan hartanya.
Sudjiwo Tedjo pun setuju bahwa harta pejabat publik bukan aib dan bukan masalah pribadi.
"Salam Kang Sahal, aku sama sekali babar blas ndak ada memaksudkan twit ini ke salah satu paslon dgn hartanya.
Segoblok2ku, aku tahu bahwa harta pejabat publik/calonnya bukan aib dan bukan masalah pribadi... Krn itu ada LHKPN ...
Kok twitku jadi digiring ke sana ya ...heuheu," cuitnya.
Akhmad kemudian menjawab lagi cuitan itu, dengan mengatakan kalau dirinya tak menggiring cuitan Sudjiwo Tedjo ke arah salah satu paslon dan hatanya.
• POPULER - Jokowi Pergi ke Pinggir Laut Berdua dengan Sopir, Pak RW Ungkap yang Dilakukan Presiden
Namun menurutnya, tweet itu menggelinding sendiri ke arah sana.
"Sugeng enjang, Mbah @sudjiwotedjo. Saya ga menggiring, tp bolanya ngglinding sendiri ke sana.. :)
Poin saya, prinsip ga boleh buka aib siappun itu saya setuju. Dan memang harus begitu. Tp itu tak berlaku utk pejabat publik atau calon. Demi maslahat publik," jawabnya.
