Pilpres 2019

Jika Tak Gugat ke MK, Sekjen Demokrat Sebut Prabowo Akui Penetapan KPU

jika nanti secara resmi Prabowo-Sandiaga memutuskan untuk tidak ke MK dalam menggugat hasil pilpres, artinya hasil rekapitulasi KPU diakui.

Jika Tak Gugat ke MK, Sekjen Demokrat Sebut Prabowo Akui Penetapan KPU
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi Amien Rais menyampaikan pidato politiknya di hadapan para pendukungnya dalam acara Syukuran Kemenangan Indonesia di Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Pada pidatonya Prabowo meminta kepada para pendukungnya untuk ikut menjaga formulir C1 di setiap kecamatan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Partai Demokrat akan menerima hasil pemilu berdasarkan undang-undang dan konstitusi yang berlaku.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan sebagai salah satu partai yang kini masih tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur, pengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Demokrat menyikapinya berbasiskan konstitusi. Jadi, sudah diatur sedemikian rupa dan kami menyetujui sejak awal dalam UU Pemilu bahwa siapa pun yang keberatan atas hasil rekapitulasi oleh KPU bisa mengajukan perkara ke MK," ujar Hinca Panjaitan saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Hinca Panjaitan menuturkan, jika nanti secara resmi Prabowo-Sandiaga memutuskan untuk tidak ke MK dalam menggugat hasil pilpres, artinya hasil rekapitulasi KPU sejatinya diakui.

"Ada hak untuk ke MK. Kalau (Prabowo-Sandiaga) tidak menggunakannya, artinya selesai dan mengakui keputusan KPU yang sudah final," ungkapnya kemudian.

Dalam hal ini, seperti lanjutnya, posisi Demokrat jelas berada di posisi pihak yang mendukung hasil berdasarkan konstitusi.

Hal tersebut telah disepakati oleh Demokrat melalui wakilnya di DPR.

"Saya tegaskan Demokrat didirikan dengan basis konstitusi dan UU dan sudah kita sepakati bersama di DPR," katanya.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto menyatakan penolakan terhadap hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Soal Rencana People Power Sandiaga Uno Mengaku Tak Bisa Melarang : Itu Keputusan Relawan

Prabowo ke Brunei Pakai Pesawat Pribadi, Andre Rosiade : Saya Tidak Tahu, Itu Agenda Internal

Jokowi-Maruf Amin Unggul 200 Ribu Suara Di DKI Jakarta Berdasarkan Rekapitulasi KPU

Jadi Tersangka Terkait Video Seruan Jihad Nasional, Penahanan Ketua GNPF Ulama Bogor Ditangguhkan

Halaman
12
Editor: Soewidia Henaldi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved