Polemik PPDB 2019, KPAI Kritisi Sejumlah Permasalahan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) temukan sejumlah permasalahan dalam gelaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan bahwa KPAI menganalisa dan menemukan sejumlah permasalahan PPDB Sistem Zonasi berdasarkan pemantauan sejak dua tahun terakhir.

Diantaranya adalah penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan, ada calon siswa yang tidak terakomodasi, orangtua mengantre hingga menginap di sekolah, minimnya sosialisasi sistem PPDB dan masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online.

Selain itu, ada pula masalah tansparansi kuota per zonasi, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, dan soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang dipahami masyarakat.

"Karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan, maka daerah membuat kebijakan menambah jumlah kelas dengan sistem 2 shift pagi dan siang, dampaknya banyak sekolah swasta di wilayah tersebut kekurangan peserta didik," kata Retno dalam keterangannya, Rabu (19/6/2019).

Dia juga mengatakan bahwa antrean pendaftar hingga mengular di sekolah-sekolah menunjukkan pemahaman masyarakat terkait prinsip zonasi dan online tidak dipahami.

Hal ini, kata dia juga dipicu oleh menyebarnya pesan di grup-grup WhatsApp terkait disarankannya untuk mendaftar lebih awal karena, jika jarak zona, nilai UN dan USBN, serta usia calon siswa sama, maka yang akan diterima adalah yang mendaftar terlebih dahulu.

"Padahal, kalau pendaftar yang domisilinya jauh dari sekolah dan memegang nomor urut antrean pertama sekalipun peluang diterimanya kecil, sedangkan orang tua yang mendapatkan nomor antrean di atas 500 tetapi domisilinya sangat dekat dengan sekolah akan berpeluang besar diterima," kata dia.