Info PPDB 2019

Polemik PPDB 2019 Di Kota Bogor, Pemkot Akan Surati Disdik Provinsi

Mendapati sejumlah polemik pada sistem PPDB, Pemerintah Kota Bogor akan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Polemik PPDB 2019 Di Kota Bogor, Pemkot Akan Surati Disdik Provinsi
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Antrean Pendaftar PPDB 2019 di SMK Negeri 1 Cibinong. 

Laporan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pelaksasaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) sistem zonasi di Kota Bogor tingkat SMA di Kota Bogor mendapati sejumlah polemik.

Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pernah mengatakan bahwa menerima laporan dugaan adanya manipulasi Kartu Keluarga ( KK).

Mendapati sejumlah polemik pada sistem PPDB, Pemerintah Kota Bogor akan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Sekda Kota Bogor Ade Sarip mengatakan pihaknya masih akan menyusun poin-poin tertentu yang menjadi evaluasi selama pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Kota Bogor.

"Jadi Kita Disdik Kota Bogor cukup banyak keluhan yang disampaikan ke masyarakat atau Dewan Pendidikan tentang cerita ada rasa tidak adil tentang PPDB dari SMP ke SMA," katanya usai rapat Evaluasi pelaksaan PPDB, Kamis (27/6/2019).

Ade menjelaskan bahwa dalam rapat evaluasi tersebut Ia mendengarkan pendapat para kepala sekolah di Kota Bogor.

Nantinya kata Ade Pemkot akan mengajukan surat agar PPDB SMA akan menerapkan tingkat zonasi seperti SMP yang menerapkan sistem zonasi tidak berdasarkan jarak melainkan per kelurahan.

Meski demikian, Ade menjelaskan bahwa keputusan tetap ada pada tingkat Provinsi.

"Meskipun tetap diputuskan oleh pimpinan di Jabar tetap kami bantu rekomendasikan saya bantu dengan surat," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved