Jusuf Kalla : Mendagri Harus Selektif Beri Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Menurut Jusuf Kalla, Mendagri harus lebih teliti melihat urgensi atau alasan seorang kepala daerah yang akan pergi ke luar negeri.

Jusuf Kalla : Mendagri Harus Selektif Beri Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lebih selektif memberikan izin kepada kepala daerah yang akan bertolak ke luar negeri.

"Kalau tidak urgen tak usah kasih izin. Namanya izin harus ada kriterianya penting atau tidak, kalau hanya jalan-jalan kalau hanya hadiri acara ya tidak kasih izin. Jadi justru di setiap menteri harus memeriksa izin itu, ya tidak semua izin itu harus diterima," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Menurut Jusuf Kalla, Mendagri harus lebih teliti melihat urgensi atau alasan seorang kepala daerah yang akan pergi ke luar negeri.

"Iya, memeriksa itu izin (mendagri) penting tidak, urgen tidak gubernur pergi. yang namanya izin mesti begitu kan? kalau otomatis tiap permintaan dikasih izin itu bukan izin namanya, hanya pemberitahuan. padahal yang dibutuhkan izin," kata Jusuf Kalla.

Seperti dikutip Kompas.com, Tjahjo sebelumnya mengeluarkan surat pemberitahuan terkait prosedur operasional standar (SOP) pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri yang ditujukan untuk para kepala daerah.

Surat bernomor 009/5546/SJ ditujukan kepada gubernur, dan surat dengan nomor 009/5545/SJ ditujukan bagi bupati atau wali kota. Surat itu tertanggal 1 Juli 2019 dan ditandatangani Tjahjo.

Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah, anggota DPRD, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diminta mengajukan permohonan izin maksimal 10 hari sebelum keberangkatan.

"Kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh pemerintah daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri sepuluh hari sebelum keberangkatan ke luar negeri," ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019).

Seminggu sekali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dikeluarkan pihaknya beberapa waktu lalu kepada kepala daerah adalah untuk mengingatkan kepala daerah untuk mentaati prosedur perizinan dinas ke luar negeri sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved