Mahfud MD : Papua dapat Anggaran Rp 17,5 Juta Per Kepala, Tapi Tak Pernah Sampai ke Rakyatnya

Mahfud MD : Papua dapat Anggaran Rp 17,5 Juta Per Kepala, Tapi Tak Pernah Sampai ke Rakyatnya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mempertanyakan dana otsus yang berjumlah triliunan rupiah untuk masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD pada tayangan Indonesia Lawyers Club, Selasa (3/9/2019) malam.

Ia mengatakan, dari anggaran Rp 60 miliar, setiap orang di Papua mendapat Rp 17,5 juta.

Hal itu menurutnya sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran di Jawa yakni sekitar Rp 1,5 juta per kepala.

Pada diskusi tersebut, Mahfud MD mengajak untuk melihat afirmasi positif apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kepada Papua.

"Anggaran untuk Papua itu besar, lebih dari 12 kali untuk anggaran kalau hitung kepala per kepala dengan orang Jawa misalnya, di Papua itu kata Mas Rizal Ramli tadi, tiap kepala itu dari odsus mendapat Rp 17,5 juta per kepala," kata Mahfud MD dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (4/9/2019).

Namun Mahfud MD menyayangkan bahwa anggaran itu ternyata tidak sampai ke masyarakat Papua.

"Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya. Di Jawa itu per kepala tidak sampai Rp 1,5 juta, bayangkan Rp 1,7 juta bangkil Rp 17,5 juta," jelasnya.

Hal itu menurut Mahfud MD, menunjukkan bahwa pemerintah sudah sungguh-sungguh berusaha membangun Papua.

"Apa yang mereka minta diberikan, agar kita tetap bersatu," katanya.

• Fadli Zon Minta Jokowi Berkantor di Papua: Presiden Naik Trail di Papua tapi Tak Didengarkan Rakyat?

• Komentar Fadli Zon soal Strategi Jokowi Terhadap Papua : Sudah Naik Trail tapi Tidak Didengarkan

• Akui Jokowi Baik Tapi Di Sekelilingnya Tidak, Komika Papua: Biarkan Kami Bangun Papua dengan Bahagia

Ia juga kemudian menceritakan diskusinya dengan Presiden Jokowi soal masalah di Papua ini.

"Kesimpulannya, kalau saya (kata Presiden) mau berpolitik, untuk apa membangun Papua? Kalau saya cuma ingin menang pemilu, untuk apa? Wong dia pemilihnya 1,8 juta, tidak memilih juga tetap menang, tetapi saya bukan soal pilihan, kata presiden, itu saudara kita yang harus dibangun, maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana, kata presiden kemarin tuh," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Mahfud MD, otsus yang diberikan kepada Papua juga sebagai bentuk afirmasi dari pemerintah.

"Ada otsus, afirmasi juga itu, misalnya kepala daerah di Papua harus putra Papua, atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua, itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus, tidak sembarang orang punya uang lalu bawa ke sana bisa jadi, misalnya kalau bukan orang Papua," jelasnya.

Menurutnya, ditentukan juga bahwa sebanyak 25 persen dari seluruh anggota DPR itu harus berasal dari Papua.

"Kalau yang menang lebih dari 75 bukan orang Papua maka akan dikurangi, diberikan ke Papua, lalu dibentuk majelis rakyat Papua," katanya.

Kemudian warga Papua juga diberi jatah kursi untuk masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia.

"Masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia yang sulit sekali itu tidak harus ikut test, langsung diberikan, ini jatah untuk Papua di UGM sekian, di UI sekian, dan di beberapa PTN lainnya," bebernya lagi.

Hal itu menurut Mahfud MD dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan seluruh rakyat di Papua.

"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi itu bagaimana? Kan pengelolanya orang daerah sendiri, ya minta maaf saja kalau sudah kalau mau diperiksa oleh BPK nggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang. Itu yang terjadi, nah mari kita perbaiki bersama-sama ini," tandasnya.

• Ikut Demo di Sorong terkait Rusuh di Papua, 4 WNA Asal Australia Dideportasi

• Prabowo Subianto Minta Kekuatan Politik Bersatu Bantu Jokowi Selesaikan Masalah Papua

Kata Komedian Asal Papua

Komedian asal Fakfak, Papua, Mamat Alkatiri mengomentari sinis langkah yang akan dilakukan pemerintah guna mengatasi kisruh di Papua.

Pemuda yang memiliki nama lengkap Mohammed Yusran Alkatiri itu rupanya gusar, sebab menurutnya, perdebatan soal Papua selalu terjadi tiap tahun.

Wacana soal diskusi yang akan dilakukan pemerintah dengan rakyat Papua pun pada akhirnya tidak terlaksana.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Indonesia Lawyers Club edisi Selasa (3/9/2019), Mamat Alkatiri berujar bahwa kisruh yang bergejolak di Papua bukan baru kali ini saja terjadi.

Pun dengan Mamat Alkatiri yang mengaku sudah mengalami tindakan rasisme sejak tahun 2010.

"Ini kan bukan kejadian pertama, kita tiap tahun akan membicarakan Papua seperti ini terus dari sudah lama, rasisme, dari 2010 saya sudah alami itu. Persekusi, saya sudah alami itu," imbuh Mamat Alkatiri.

Mamat Alkatiri lantas mengungkapkan kegusarannya terkait dengan saran pemerintah untuk rakyat Papua pasca kerusuhan.

Yakni soal permintaah pemerintah agar rakyat Papua mau memberikan maaf.

Menurut Mamat Alkatiri, rakyat Papua selama ini sudah sangat sabar dan berulang kali memaafkan kasus rasisme.

"Kemudian pemerintah meminta kita untuk saling memaafkan. Ya oke, kita mau dibilang kita orang Papua harus memaafkan dengan yang lain, kita sudah memaafkan yang lain dari lama, kita sudah terlalu sabar untuk menghadapi kasus seperti ini," ungkap Mamat Alkatiri.

• 3 Pesan WhatsApp Tri Susanti yang Diduga Menyulut Insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

• Polisi Pastikan Baku Tembak di Deiyai Papua Melibatkan KKB, Ini Kronologinya

Karenanya, Mamat Alkatiri pun mengaku bingung harus menjelaskan hal apa lagi kepada pemerintah.

Meski begitu, Mamat Alkatiri tidak ingin menghakimi sosok Jokowi.

Sebab diakui Mamat Alkatiri, sosok Jokowi adalah sosok pemimpin yang punya niat baik.

Namun yang disayangkan Mamat Alkatiri adalah orang yang ada di sekeliling Jokowi.

"Saya bingung mau bilang apa ke pemerintah. Bukan Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi saya tahu punya niat baik, dan orang Papua membalas itu dengan memilih beliau, 90%. Tapi kan di sekelilingnya ini adalah orang lama yang menggunakan cara lama, pendekatan militer dengan kami orang Papua," ujar Mamat Alkatiri.

Karenanya, Mamat Alkatiri pun mengaku bingung harus menjelaskan hal apa lagi kepada pemerintah.

Meski begitu, Mamat Alkatiri tidak ingin menghakimi sosok Jokowi.

Sebab diakui Mamat Alkatiri, sosok Jokowi adalah sosok pemimpin yang punya niat baik.

Namun yang disayangkan Mamat Alkatiri adalah orang yang ada di sekeliling Jokowi.

"Saya bingung mau bilang apa ke pemerintah. Bukan Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi saya tahu punya niat baik, dan orang Papua membalas itu dengan memilih beliau, 90%. Tapi kan di sekelilingnya ini adalah orang lama yang menggunakan cara lama, pendekatan militer dengan kami orang Papua," ujar Mamat Alkatiri.

Karenanya, Mamat Alkatiri pun mengaku bingung harus menjelaskan hal apa lagi kepada pemerintah.

• Lukas Enembe Akan Bawa Mahasiswa Papua Pulang, Staf Presiden Panik : Kakak Bukan Marah, Tenang Saja

• Lukas Enembe Ancam Pulangkan Seluruh Mahasiswa Papua, Najwa Shihab Sedih, Lenis Kogoya Bereaksi

Meski begitu, Mamat Alkatiri tidak ingin menghakimi sosok Jokowi.

Sebab diakui Mamat Alkatiri, sosok Jokowi adalah sosok pemimpin yang punya niat baik.

Namun yang disayangkan Mamat Alkatiri adalah orang yang ada di sekeliling Jokowi.

"Saya bingung mau bilang apa ke pemerintah. Bukan Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi saya tahu punya niat baik, dan orang Papua membalas itu dengan memilih beliau, 90%. Tapi kan di sekelilingnya ini adalah orang lama yang menggunakan cara lama, pendekatan militer dengan kami orang Papua," ujar Mamat Alkatiri.

Karenanya, Mamat Alkatiri pun meminta satu hal kepada pemerintah.

Bukan meminta uang atau pembangunan yang lain, Mamat Alkatiri meminta agar pemerintah memberikan pendidikan yang layak untuk warga Papua.

"Jangan berikan kami uang, jangan berikan kami apa-apa, itu nanti nomor sekian. Berikan kami pendidikan yang layak, buat kami nyaman dapat pendidikan. Lalu biarkan kami pulang ke Papua sana, kami yang bangun daerah kami masing-masing dengan bahagia," ungkap Mamat Alkatiri disambut tepuk tangan penonton. (*)