Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Ini Tanggapan Ketua DPR RI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut permintaan Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP.

Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Ini Tanggapan Ketua DPR RI
Dok.DPR
dok. DPR/Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. 

Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Ini Tanggapan Ketua DPR RI

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) langsung ditanggapi oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Hal itu pun disambut oleh Bambang Soesatyo dengan meminta kepada seluruh fraksi untuk menunda RKUHP tersebut.

Jokowi menyebut ada 14 Pasal bermasalah yang harus dikaji ulang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun DPR dan pemerintah.

"Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Oleh karena itu Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.

Ia sekaligus meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkaji pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi.

"Saya perintahkan Menkum HAM kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat senagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya mendapatkan kabar dari pemerintah agar DPR mempertimbangkan penundaan pengesahan RKUHP.

"Pemerintah meminta kami DPR untuk mempertimbangkan kembali pengesahan RUU KUHP dengan pertimbangan masih ada pasal-pasal yang harus dirumuskan," kata Bambang Soesatyo dalam acara diskusi di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Halaman
1234
Penulis: Vivi Febrianti
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved