Demo Tolak RKHUP

Fahri Hamzah Cueki Presma ITB, Najwa Shihab: Mendengarkan Masyarakat Tapi Mahasiswa Gak Didengar?

Fahri Hamzah menyebut kalau ia mendengarkan masyarakat, tapi Presma ITB di depannya tidak ia dengarkan.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Damanhuri
Youtube/Mata Najwa
Presma ITB Royyan A Dzakiy dan Fahri Hamzah 

"Tar dulu, tar makanya saya jawab dulu dong," kata dia.

Najwa Shihab pun tampak sudah kesal.

"Langsung dijawab Bang Fahri, soalnya muter-muter sih, lagsung to the point," katanya yang disambut tepuk tangan penonton.

"Ini loh kita kan kalau jalan-jalan, muter-muter dulu kan romantis," kilah Fahri Hamzah.

Namun jawaban yang diberikan Fahri Hamzah tetap tidak menjawab pertanyaan Najwa Shihab.

"Jadi maksudnya gini ya, saya tanya presiden SBY, Presiden Jokowi, selalu kalau ditanya gimana ini menyelesaikan korupsi ini, kita perkuat KPK, Pak Jokowi pernah diwawancarai jawabannya kita perkuat KPK, ini yang saya sebel. Tapi saat ditanya KPK independen gak bisa diganggu, loh ini presidensialisme, rakyat itu nyetrumnya sampeyan sebagai presiden kok gak punya determinasi untuk mengatakan 5 tahun saya selesaikan ini korupsi, dua tahun saya selesaikan ini korupsi, saya kalau jadi presiden setahun ini selesai," jelasnya.

Pernyataan itu lalu dibantah oleh Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir.

"Gini loh Bung, katanya presidensialisme, Presiden kita sudah berjanji untuk memperkuat KPK, ya itu harusnya yang kita tagih janji presiden itu 2014, maka ketika ada peraturan yang melemahkan, maka wajar dong kalau kita tagih janjinya. Ayo dong berani perkuat KPK sesuai janji, begitu Bung Fahri," ujarnya.

Namun menurut Fahri Hamzah, persepsi-persepsi tersebut tidak boleh dianggap mutlak, dan ia menganggap revisi ini membuat KPK diperkuat karena presiden meletakkan pertanggung jawaban untuk memilih dewan pengawas dari KPK.

"Sehingga KPK itu dalam bekerja berkoordinasi dengan kelembagaan lain yang lebih besar, sehingga orkestra pemberantasan korupsi kembali dipimpin oleh presiden. Sebab menurut saya yang punya tenaga untuk memberantas korupsi di republik ini adalah presiden yang kita pilih dengan ongkos Rp 25 Triliun, itu yang ditunggu oleh rakyat," ujarnya.

"Dan kita kasih alat yang bernama KPK," tegas Atiatul Muqtadir lagi.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved