Kata Sudjiwo Tedjo Soal Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Yunarto Wijaya: Ini yang Gak Gampang

Menurut Sudjiwo Tedjo, publik jangan dulu merayakan statement Jokowi tersebut, Yunarto Wijaya pun mengatakan hal itu tidak mudah.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Damanhuri
Kolase Kompas TV
Yunarto Wijaya dan Sudjiwo Tedjo 

Kata Sudjiwo Tedjo Soal Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Yunarto Wijaya: Ini yang Gak Gampang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Budayawan Sudjiwo Tedjo meminta publik untuk tidak senang dulu dengan keputusan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan Perppu KPK.

Mengapa begitu, Sudjiwo menilai lebih baik hal itu dirayakan ketika Perppu KPK tersebut sudah benar-benar terbit.

Hal itu kata dia, agar Jokowi tidak terbebani oleh janji manis yang ia sampaikan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sudjiwo Tedjo di akun Twitter miliknya, @sudjiwotedjo, Kamis (26/9/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Jokowi akhirnya melunak soal tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK, kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," ujar dia.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu, Jokowi mengaku mendapat masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa.

Presiden Jokowi Bakal Pertimbangkan Penerbitan Perppu UU KPK, Buya Syafii: Tersumbat Komunikasinya

Akhirnya, Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Hadir dalam kesempatan itu sejumlah tokoh di antaranya mantan pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Bivitri Susanti.

Hadir juga tokoh lain seperti Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, dan Azyumardi Azra.

Jokowi memastikan akan mempertimbangkan masukan dari para tokoh itu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved