BEM ITB Ikut Tolak Undangan Jokowi, Royyan Abdullah Dzakiy : Kami Menuntut Adanya Ajakan Resmi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- BEM ITB ikut menolak undangan Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Negara.

Ketua BEM ITB Royyan Abdullah Dzakiy mengatakan ada sejumlah alasan pihaknya menolak hadir dalam undangan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Royyan Abdullah Dzakiy juga mengaku prihatin atas jatuhnya korban dari mahasiswa.

Penolakan BEM ITB untuk hadir di undangan Jokowi disampaikan lewat press release.

Dalam rilisnya, Royyan Abdullah Dzakiy mengatakan BEM ITB menolak undangan Jokowi karena tidak adanya undangan resmi.

BEM ITB, kaata Royyan Abdullah Dzakiy, meminta agar pertemuan digelar secara terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat.

Berikut ini penjelasan lengkapnya :

Keluarga Mahasiswa Institut Teknbologi Bandung ( KM ITB ) memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Alasan ini didorong oleh tidak adanya surat resmi atas undangan tersebut.

Mereka melihat ajakan Presiden ini disampaikan secara informal melalui kanal berita dan media sosial.

Undangan pertemuan ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung MPR-DPR pada Selasa dan Rabu lalu.

Para perwakilan mahasiswa diundang untuk hadir di Istana Merdeka siang ini, namun perwakilan ITB menuntuk untuk diadakannya pertemuan terbuat serta undangan resmi.

"Kami menghargai undangan dari Bapak Presiden Joko Widodo, namun kami ingin pembicaraan ini diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Sebab tuntan kami kepada pemerintah sudah jelas dan tuntutan ini muncul secara organik dari berbagai kegelisahan yang muncul di masyarakat. kami ingin masyarakat mengikuti perkembangannya sebab mereka adalah bagian integral dari perjuangan pernyampaian aspirasi," ujar Royyan Abdullah Dzakiy, selaku Presiden Kabinet KM ITB.

Tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa ini merupakan tuntuta dari banyak pihak.

Terdapat dua tuntutan umum yang dibawa oleh KM ITB, yaitu terkait dikeluarkannya Perppu oleh Presiden Republik Indonesia untuk mencabut UU KPK yang sudah direvisi, serta tuntutan untuk tolak mengesahkan pimpinan KPK yang memiliki catatan negatif.

Lalu ada empat tuntutan umum yang dibawa dalam maklumat tuntutan reformasi, yaitu :

1. Restorasi upaaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Restorasi demokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemenuhan HAM.

3. Restorasi bangsa, hapuskan diskriminasi dan ketimpangan.

Ketidakhadiran mahasiswa ini juga merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa ITB terhadap rentetan kejadian yang muncul selama dan pasca aksi ini berlangsung.

Beberapa hal tersebut seperti jatuhnya korban di beberapa kota saat aksi ini berlangsung, aksi represif terhadap mahasiswa dari pihak kepolisian serta penangkapan beberapa pendukung aksi mahasiswa.

"Kami sangat menyayangkan adanya korban dari aksi ini dan berduka cita atas meninggalnya rekan-rekan seperjuangan kami. oleh karena itu kami menuntut adanya ajakan resmi serta penyelesaian dari tuntutan yang telah kami sampaikan," tambahnya.

• BEM UGM Juga Tolak Undangan Jokowi, Atiatul Muqtadir: Kami Tidak Ingin Jadi Alat Legitimasi Penguasa

• Alasan BEM se-UI Tolak Undangan Jokowi ke Istana, Manik Marganamahendra: Kami Tak Hadir

• Presiden KM ITB Viral Usai Dialog dengan Fahri Hamzah, Ternyata Sosoknya Tak Asing Bagi Ketua BEM UI

Sebelumnya diberitakan, Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir juga juga tak bisa memenuhi undangan tersebut dengan beberapa alasan.

Tak hanya menolak undangan tersebut, juga meminta maaf jika pertemuannya dengan Jokowi belum bisa dilakukan hari ini.

Melalui akun Twitter-nya @fathuurr_, Atiatul Muqtadir menyampaikan alasan kenapa pihaknya belum bisa memenuhi undangan dari Jokowi.

Menurut Atitul Muqtadir, tidak etis jika pertemuan itu dilakukan di tengah adanya mahasiswa yang meninggal dunia.

Pun ia tak ingin mengulang kejadian tahun 2015 di mana sikap mahasiswa terpecah usai bertemu dengan Presiden.

Hal itu ia sampaikan melalui siaran pers tertulis.

• Moeldoko Akui Istana Siap Terima Mahasiswa Jika Aksi, Ketua BEM UGM Senyum Angkat Jempol: Kita Tagih

• Ketua BEM UI Bantah Demo di DPR Ditunggangi, Yasonna : Membakar Sampai Ada Korban Emang Tujuanmu?

• Di Depan Yasonna, Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir: Kami Bukan Manusia Bodoh, Ini Gerakan Terpelajar

• Ketua DPR Dijadwalkan Bertemu Perwakilan BEM Sejumlah Kampus Siang Ini

Ini isinya :

Menyikapi undangan terbuka ajakan pertemuan dari Presiden Joko Widodo kepada mahasiswa, BEM KM UGM dengan ini menyatakan :

Bahwa sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasa dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bahwa pada aksi kemarin, tidak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga kaum buruh, petani, dan nelayan yang juga terdampak apablila sejumlah RUU disahkan.

Sehingga, kami menyesalkan apabila undangan tersebut hanya ditujukan untuk mahasiswa tanpa melibatkan perwakilan elemen masyarakat lainnya.

Bahwa di saat yang sama, kami kecewa setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang mana di era Pasca Reformasi seolah mendapatkan angin segar

Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrai sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif.

Namun demikian, kondisi saat ini mengharuskan Presiden untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi.

Bahwa hari ini mahasiswa sedang berduka cita sehubungan dengan adanya korban luka maupun korban jiwa yang menimpa massa aksi di berbagai daerah.

Kami memandang menghadiri undangan di istana di tengan kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan.

Bahwa kami melihat apresiasi pemerintah terhadap demonstrasi tidak sesuai dengan tindakan pemerintah baru-baru ini yang melakukan penangkapan aktivis dan penahanan massa aksi serta danya instruksi kepada menristekdikti untuk meminta rektor menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik.

Bahwa Aliasni BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup

Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah.

Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat legitimasi penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan.

Bahwa kami merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.

Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemua, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.

Secara sederhana, tuntutan kami tidak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan.

Sehingga BEM KM UGM menyatakan sikap

1. Tidak menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden yang akan dilakukan pada Juma, 27 September 2019

2. BEM KM UGM hanya bersedia bertemu Presiden apabila:
- Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
- Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Refrormasi' secara tegas dan tuntas.

Demikian sikap BEM KM UGM. Hidup Mahasiwa! Hidup Rakyat Indonesia

Tertanda,

M Atiatul Muqtadir

Presiden Mahasiswa BEM KM UGM 2019