Perppu Penundaan Pemberlakuan UU KPK Hasil Revisi Dinilai Bisa Jadi Opsi Alternatif Bagi Presiden

Oce Madril menilai, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) penundaan pemberlakuan UU KPK merupakan jalan moderat bagi Jokowi.

(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril ketika ditemui di Hotel Aston Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) penundaan pemberlakuan UU KPK merupakan jalan moderat bagi Presiden Joko Widodo.

Menurut Oce, opsi tersebut bisa menjadi win-win solution agar semua pihak baik, DPR maupun masyarakat sipil, memiliki waktu guna merumuskan kembali revisi UU KPK.

"Opsi ini bisa menjadi alternatif bagi presiden untuk menjaga hubungan dengan masyarakat sipil dan DPR.

Ini jalan yang menurut saya paling moderat," ujar Oce saat dihubungi dari Jakarta, Senin (7/10/2019). 

Penangguhan pemberlakukan UU KPK dengan perppu, lanjutnya, akan memberi waktu yang memadai untuk melakukan legislatif review.

"Waktu yang ideal untuk menangguhkan berlakunya revisi UU KPK itu ialah dua tahun.

Soalnya, dulu pernah ada putusan MK yang menangguhkan berlakunya UU dalam dua tahun, karena waktu dua tahun itu dinilai cukup dan memadai bagi pemerintah dan DPR membahas suatu UU dengan layak," tegas Oce.

Sudjiwo Tedjo: Per 17 Oktober Nanti KPK Lumpuh, Tapi Ada yang Menari-nari di Atas Kelumpuhan Itu

Lebih jauh, seperti diungkapkan Oce, Presiden Jokowi perlu mencermati semua aspirasi dari berbagai pihak, baik yang ingin membatalkan seluruh isi revisi UU KPK maupun yang ingin agar perppu mengakomodasi sebagian isi revisi.

Menurutnya, dibutukan ketegasan presiden agar keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak.

"Kalau isi perppu membatalkan seluruhnya ( revisi UU KPK), akan ada resistensi dari DPR karena dianggap bahwa undang-undang itu telah dibahas bersama pemerintah sehingga presiden dipandang tidak menghormati proses legislasi," jelasnya.

Adapun jika perppu mengakomodasi sebagian isi revisi UU KPK, lanjutnya, hal itu belum memenuhi tuntutan publik yang menolak sejumlah poin dalam revisi.

"Karena poin-poin itu apabila dimasukkan kembali ke dalam perppu dipandang masih berpotensi melemahkan KPK," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi didesak menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Mahfud MD Bocorkan Kondisi Jokowi Saat Rapat Pembahasan Perppu KPK : Presiden Biasanya Serius

Desakan muncul dari aktivis antikorupsi, koalisi masyarakat sipil, hingga mahasiswa.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved